Sudah Di-setting Prabowo-Ganjar?
Tiga bulan ke depan dinamika politik pencapresan 2024 memang akan dipenuhi kejutan. Terutama, sampai tiba saat pendaftaran capres-cawapres direntang kalender KPU 19 Oktober – 25 November 2023.
Masih pada jomblo capres hingga kini di eks koalisi partai oligarki maupun partai KPP mengindikasikan kedua belah pihak tengah berada di ajang posisi tawar pressure politik yang sangat panas tinggi dan ketat.
Juga akan menentukan sebenarnya berapa jumlah kontestan di kontestasi Pilpres 2024 akan ada dua pasangan saja atau tiga pasangan.
Justru, krisis dan rentanisme kontestan tengah terjadi di koalisi eks partai oligarki. Itu dikarenakan penyakit elitisme eksklusivisme asam lambung kronis yang dialami masing-masing mereka sendiri.
Asam elitisme eksklusif para pemimpinnya itu telah melambungkan posisinya meninggi di istana menara gading. Tetapi, semakin menjauh dari akar rumput yang jarang difaktualisasi oleh mereka.
Kecuali, hanya melalui hasil survey elektabilitas berbayar yang mereka sadari jelas tidak faktual. Itu hanya gimmick atau gaming untuk mereka menempatkan silih bergantian jika tidak GP di posisi satu, PS di posisi kedua. Seterusnya, begitu pun sebaliknya.
Makanya, resikonya mereka harus menghadapi dinamika gerakan partai KPP yang mengusung thema perubahan dan perbaikan yang memang tengah didambakan dan diinginkan rakyat.
Bahkan, dari hari semakin mendekati Pilpres 2024 itu kehadiran KPP justru mengindikasikan sinyal besar malah semakin menginspirasikan dan mengaspirasikan pemulihan kedaulatan rakyat.
Adagium kedaulatan rakyat sekarang berarti impresi dan ekspresi perlawanan akar rumput. Koeksistensi perlawanan akar-akar rumput dikarenakan tengah berada di bawah kaki penindasan dan pemiskinan oleh rezim otoritarian yang dianggap “dzalim”berkuasa.
Itulah sesungguhnya kenapa mereka jauh-jauh hari telah mengalami kepanikan dan kegalauan yang tidak biasa.
Bentuk ekspresi kepanikan dan kegalauan mereka yang sudah berada di stadium empat itu, sampai menyeret upaya cawe-cawe Jokowi turut mempengaruhi dan mencampuri pengambilan keputusan koalisi eks partai oligarki itu untuk menentukan siapa-siapa pasangan capresnya.
Padahal, itu lebih berisiko lebih tinggi dan sangat riskan dari pada sekadar menghadapi KPP, —ntah tanpa disadari atau tidak—, upaya cawe-cawe dirinya itu melanggar konstitusi dan UU Pemilu.
