Sudah Di-setting Prabowo-Ganjar?

Tiga bulan ke depan dinamika politik pencapresan 2024 memang akan dipenuhi kejutan. Terutama, sampai tiba saat pendaftaran capres-cawapres direntang kalender KPU 19 Oktober - 25 November 2023. Masih pada jomblo capres hingga kini di eks koalisi partai oligarki maupun partai KPP mengindikasikan kedua belah pihak tengah berada di ajang posisi tawar pressure politik yang sangat panas tinggi dan ketat. Juga akan menentukan sebenarnya berapa jumlah kontestan di kontestasi Pilpres 2024 akan ada dua pasangan saja atau tiga pasangan. Justru, krisis dan rentanisme kontestan tengah terjadi di koalisi eks partai oligarki. Itu dikarenakan penyakit elitisme eksklusivisme asam lambung kronis yang dialami masing-masing mereka sendiri. Asam elitisme eksklusif para pemimpinnya itu telah melambungkan posisinya meninggi di istana menara gading. Tetapi, semakin menjauh dari akar rumput yang jarang difaktualisasi oleh mereka. Kecuali, hanya melalui hasil survey elektabilitas berbayar yang mereka sadari jelas tidak faktual. Itu hanya gimmick atau gaming untuk mereka menempatkan silih bergantian jika tidak GP di posisi satu, PS di posisi kedua. Seterusnya, begitu pun sebaliknya. Makanya, resikonya mereka harus menghadapi dinamika gerakan partai KPP yang mengusung thema perubahan dan perbaikan yang memang tengah didambakan dan diinginkan rakyat. Bahkan, dari hari semakin mendekati Pilpres 2024 itu kehadiran KPP justru mengindikasikan sinyal besar malah semakin menginspirasikan dan mengaspirasikan pemulihan kedaulatan rakyat. Adagium kedaulatan rakyat sekarang berarti impresi dan ekspresi perlawanan akar rumput. Koeksistensi perlawanan akar-akar rumput dikarenakan tengah berada di bawah kaki penindasan dan pemiskinan oleh rezim otoritarian yang dianggap “dzalim”berkuasa. Itulah sesungguhnya kenapa mereka jauh-jauh hari telah mengalami kepanikan dan kegalauan yang tidak biasa. Bentuk ekspresi kepanikan dan kegalauan mereka yang sudah berada di stadium empat itu, sampai menyeret upaya cawe-cawe Jokowi turut mempengaruhi dan mencampuri pengambilan keputusan koalisi eks partai oligarki itu untuk menentukan siapa-siapa pasangan capresnya. Padahal, itu lebih berisiko lebih tinggi dan sangat riskan dari pada sekadar menghadapi KPP, —ntah tanpa disadari atau tidak—, upaya cawe-cawe dirinya itu melanggar konstitusi dan UU Pemilu. Makanya, sekarang ramai-ramai oleh pelbagai komunitas oposan didengungkan upaya pemakzulan Jokowi. Yang disinyalir puncaknya nanti berada di bulan Oktober bertepatan dengan waktu pendaftaran bacapres. Termasuk, yang paling kencang, keras, dan serius dari kelompok gabungan purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri, politisi, akademisi dan ulama terkemuka, yang sudah menyerahkan klausul pemakzulan itu dengan Petisi 100 ke MPR. Yang jelas, apakah pemakzulan itu terjadi atau tidak, upaya yang disebut “gaspol” tengah digalakkan oleh kelompok koalisi eks partai oligarki yang seolah telah “layu sebelum berkembang” daya jualnya. Yaitu, ada kecenderungan pergeseran seluruh manifes politiknya memberikan dukungannya untuk mengusung “putra rekonsiliator” baru “dari luar” mereka, Prabowo Subianto yang paling tepat dan masih memiliki daya jual yang tinggi ketimbang dari calon-calon mereka. Itu berarti, boleh jadi sudah bisa diperkirakan skenarionya, kontestan akan hanya dua pasangan saja. Yaitu, dari mereka, adalah Prabowo-Ganjar. Dua bulan ke depan PDIP, PPP, PSI dan Hanura segera merapat dan berkoalisi dengan KKIR. Di KIB hanya Golkar yang bakal masih ditimbang-timbang dengan alot masih ada faktor X berkerikil tajam. Karenanya ada wacana Munaslub yang akan menggantikan AHT dengan kesediaan LBP dengan diplomasi prasyarat seolah halus-lembut, asal jangan sampai berkelahi. Sementara, PAN yang sudah menjadi benalu hanya mau membonceng kepada calon yang paling kuat menurutnya. Siapa lagi kalau bukan ke Prabowo-Ganjar? Tinggal sekarang bagaimana dengan kekuatan dan strategi partai KPP? Kuncinya, tetap mempertahankan soliditas kebersatuan KPP. Meski, setelah acara Apel Siaga Nasdem 16 Juli lalu di GBK Surya Paloh dipanggil dan bertemu Jokowi ada apa di kedalamannya tidak akan menimbulkan percikan api yang bisa membakar soliditas kebersatuan KPP itu. Juga ketika Surya Paloh ditanya oleh Jokowi siapa bakal cawapres Anies semoga benar menandakan konsistensinya bahwa itu telah menjadi hak prerogatif Anies. Hebatnya, sebelumnya Anies pun mengumandangkan opini efek kejut tentang “titik nol” siapa cawapresnya. Itu semakin mengunci dan menutup rapat-rapat kotak pandora kerahasiaan siapa cawapres sesungguhnya. Tetapi, hebat dan uniknya, pasangan Anies siapa pun nanti dalam mengahadapi upaya gaspol jikalau ya terjadi gabungan koalisi besar KKIR, PDIP-konco-nya, bahkan juga KIB sekaligus, kemudian mengusung Prabowo-Ganjar dalam konstestasi Pilpres 2024 secara dejure hanya dua pasangan saja: Untungnya, partai KPP itu masih tetap punya nyali dan keberanian yang sangat tinggi. Betapa tidak! Justru kekuatan de facto lah sesungguhnya yang akan menghantarkan ke kemenangan Anies kursi Presiden. Di tengah-tengah faktor aturan-aturan hukum elementer de jure yang justru telah membrangus kejujuran dan keadilan hukum demokrasi yang hanya menguntungkan pihak rezim penguasa. Adanya, ribuan bahkan jutaan komunitas relawan politik yang beresensi dan bersubstansi berswadaya dan berkemandirian murni dari rakyat, adalah ekspresi dan impresi aspirasi pencerminan kekuatan sangat besar kedaulatan rakyat sesungguhnya. Bahkan, merambat ke kekuatan spiritualitas dan moralitasnya Vox Populi Vox Dei ,ketimbang yang ada melalui institusi formal DPR dan MPR yang sudah semakin jelas menjadi konspirator rezim. Itulah kartu truf luar biasa keniscayaan kemenangan Anies yang tak akan terhadang. Semoga! [] Mustikasari-Bekasi, 24 Juli 2023. Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan

SHARE:

Artikel Terkait

Ganjar dan Anies Tidak Ikut Prabowo

Free, Free, Freedom Anies!

Ganjar Deklarasi Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahfud MD Akan Berjuang di Banyak Jalan

Partai Perubahan Indonesia (PPI) Pimpinan Anies Baswedan