Tegangan Tinggi Harga Listrik, Siapa Peduli?
Beban rakyat saat wabah kembali bertambah. Sengatan tagihan listrik PLN mengejutkan warga. Keluhan warga tentang melonjaknya tagihan listrik wara-wiri di media sosial. Tidak main-main, kenaikannya bahkan lebih dari dua kali lipat. Warga pun menduga ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam. Dugaan lain, adanya subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA.
Merespon membanjirnya keluhan warga tersebut, PT PLN pun angkat bicara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN. Ia juga membantah tuduhan adanya subsidi silang untuk pelanggan 450 VA maupun 900 VA. Sebab terkait subsidi dan kenaikan tarif tersebut menjadi kewenangan pemerintah.
Bob juga menegaskan kenaikan tagihan listrik pelanggan terjadi karena adanya kenaikan pemakaian dari pelanggan itu sendiri.
Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah yaitu work from home (WFH) dan belajar dari rumah (BDR). (detik.com, 7/6/2020).
Sementara itu dalam live streaming di saluran YouTube PLN, Senin (8/6), Senior Executive Vice President (SEVP) Departemen Bisnis & Pelayanan Pelanggan PT PLN Yuddy Setyo Wicaksono menyebutkan, setidaknya ada tiga indikator yang menyebabkan lonjakan tagihan listrik. Di antaranya WFH atau bekerja di rumah, Ramadan, dan mekanisme pencatatan rata-rata. (idntimes.com, 8/6/2020).
Kenaikan tagihan listrik yang dianggap wajar oleh pemerintah, jelas membuat publik gerah. Di satu sisi, kembali menegaskan ketidakpedulian pemerintah di tengah kesulitan rakyat menghadapi wabah. Padahal semestinya rakyat diberi kemudahan dalam memperoleh layanan publik. Termasuk dalam memperoleh listrik yang menjadi kebutuhan vital warga di masa pandemi.
Sengkarut layanan listrik menambah daftar panjang kegagapan dan kegagalan pemerintah menangani wabah. Sementara perjuangan rakyat bertahan hidup di tengah wabah seolah tiada habisnya. Berjuang menghadapi wabah ganas di tengah gelombang PHK yang kian besar, iuran BPJS Kesehatan yang melangit dan harga kebutuhan pokok yang mencekik. Kini, rakyat semakin menjerit sebab sengatan harga listrik yang melonjak drastis.
Kelistrikan merupakan sektor strategis dan vital bagi sebuah negara. Menjadi kewajiban negara untuk mengelola sektor ini semata-mata demi kepentingan rakyat. Sayangnya, hal ini tidak ditemui dalam sistem kapitalisme. Watak kapitalisme yang berorientasi keuntungan, membuat listrik dikomersialisasi dan diliberalisasi.
Paradigma kapitalisme memandang negara tidak lebih hanya sebagai regulator dan fasilitator bagi kepentingan kapitalis. Tidak heran jika pengelolaan sektor listrik pun diserahkan pada mekanisme bisnis. Alhasil negara ibarat perusahaan besar yang memberikan pelayanan berdasarkan untung-rugi. Termasuk dalam memberikan layanan listrik kepada rakyat saat masa pandemi. Mirisnya, alih-alih memberikan layanan gratis, negara justru menganggap wajar kenaikan harga listrik yang melonjak drastis.
