NASIONAL

UBN Desak Pengungkapan Ulang Tragedi KM 50

UBN menyebut aparat kepolisian, TNI, jurnalis, dokter forensik, hingga kalangan intelijen dapat berkontribusi sesuai keahlian dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pengungkapan fakta.

“Tujuannya satu: bagaimana hukum menjadi panglima di Indonesia ini dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Dia mengingatkan agar upaya memperjuangkan keadilan tetap dilakukan melalui mekanisme hukum dan tidak berubah menjadi tindakan main hakim sendiri.

Perjalanan Hukum Tragedi KM 50

Tragedi KM 50 terjadi dalam rangkaian pembuntutan rombongan Rizieq Shihab pada 6–7 Desember 2020 di wilayah Karawang, Jawa Barat. Peristiwa tersebut berujung pada meninggalnya enam anggota laskar FPI.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan hasil penyelidikannya pada 8 Januari 2021. Komnas HAM menyimpulkan enam orang meninggal dalam dua rangkaian peristiwa berbeda.

Dua orang meninggal dalam rangkaian kejar-mengejar dan kontak tembak. Sementara empat orang lainnya masih hidup ketika berada dalam penguasaan petugas kepolisian sebelum kemudian meninggal dunia.

Komnas HAM menilai kematian empat orang yang telah berada dalam penguasaan aparat tersebut sebagai pelanggaran HAM dan merekomendasikan penanganan melalui mekanisme peradilan pidana.

Perkara penembakan terhadap empat anggota FPI kemudian bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dua anggota kepolisian sebagai terdakwa, yakni Fikri Ramadhan dan Mohammad Yusmin Ohorella.

Pada 18 Maret 2022, majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap kedua terdakwa. Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolaknya pada September 2022 sehingga putusan lepas tersebut tetap berlaku. []

Laman sebelumnya 1 2
Back to top button