2.000 Orang Diusir Paksa, Warga Hebron Dicekam Ketakutan Akibat Pengepungan Zionis Israel
Ratusan Ribu Orang ‘Di Bawah Pengepungan’
Sekitar 200.000 warga Palestina tinggal di jantung kota Hebron, sementara 600.000 orang lainnya mendiami berbagai wilayah di kegubernuran Hebron. Fakta demografis ini menjadikannya sebagai kegubernuran paling padat penduduk di seluruh Tepi Barat.
Total 800.000 warga Palestina di kegubernuran Hebron kini terkurung di bawah pengepungan, dengan semua pintu masuk dan keluar kota ditutup sejak pagi. Keadaan genting ini dilaporkan oleh Issa Amro, seorang aktivis hak asasi dan analis politik Palestina yang saat ini berbasis di Hebron.
“Di dalam kota, tidak ada tempat yang aman bagi siapa pun untuk bersembunyi. Kota ini benar-benar dicekam ketakutan,” ungkap Amro menggambarkan kepanikan warga.
Para politikus Israel dinilai sedang berusaha mengapitalisasi ketegangan dari serangan tersebut untuk kepentingan kampanye menjelang pemilihan parlemen pada 27 Oktober, kata koresponden Al Jazeera di Tepi Barat, Nour Odeh. “Netanyahu, partai Likud-nya, dan sekutu-sekutunya dalam koalisi sayap kanan ini tertinggal jauh dalam berbagai jajak pendapat,” ujar Odeh.
Sebagai respons atas kepanikan elektoral tersebut, koalisi sayap kanan ini mencoba tampil sebagai sosok pemberani dengan menggaungkan narasi bahwa mereka sedang sibuk memerangi rakyat Palestina. Hanya beberapa hari sebelum rakyat Israel memberikan suaranya, Netanyahu justru menghindari jawaban lugas saat ditanya apakah ia berencana membubarkan Otoritas Palestina secara sepihak.
Reaksi Kelompok Hak Asasi Manusia
Berbicara pada Jumat malam, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengaku sangat prihatin mendengar kabar penutupan dan laporan penghancuran rumah di Hebron. “Penutupan tersebut sangat membatasi kebebasan bergerak, melumpuhkan akses ke layanan dasar, serta menghancurkan mata pencaharian warga Palestina,” kecam Guterres.
Mayy El Sheikh, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB di wilayah pendudukan Palestina, mengatakan bahwa operasi Hebron oleh militer Israel adalah episode baru dari serangkaian tindakan yang mencekik. Ia menegaskan rentetan kebijakan isolasi ini membuat kehidupan harian warga Palestina makin lama makin tidak tertahankan.
Sementara itu, kelompok hak asasi manusia terkemuka dari Israel, B’Tselem, memperingatkan dengan keras bahwa tindakan pemerintah Israel tersebut mutlak merupakan bentuk hukuman kolektif. Mereka menegaskan bahwa tindakan brutal dan pengusiran paksa warga sipil itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.[]
Sumber: Aljazeera.com
