Ketua MUI: Program MBG Harus Dievaluasi Agar Tidak Menjadi ‘Makanan Beracun Gratis’
Jakarta (SI Online) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis meminta program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi agar tidak menjadi ‘makanan beracun gratis’.
Hal ini disampaikan oleh Kiai Cholil disela-sela acara Standardisasi Dai Angkatan ke-43 Komisi Dakwah MUI di BSI Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
Ketua MUI mengapresiasi MBG sebagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang menjadi janjinya pada saat kampanye.
Namun, kata dia, program ini harus dievaluasi atau dikoreksi karena telah menyebabkan terjadinya kasus keracunan yang telah menelan ribuan korban.
“Evaluasi kan artinya dikoreksi kembali. Mungkin pertama sistemnya diubah menjadi tak semuanya sistem dapur. Bisa supply bahan atau uang, intinya bagaimana anak-anak bisa makan yang bergizi,” kata Kiai Cholil.
Kiai Cholil mengatakan MBG bukan program dapur umum, tetapi program makanan bergizi. Untuk itu, menurutnya, salah satu evaluasinya adalah menggantinya dengan cara memasok bahan atau uang di daerah tertentu.
“Hanya saja barangkali mempertimbangkan wilayah dan tempat, mungkin di daerah-daerah siap dengan dapurnya bisa di-support bahannya. Umpanya daerah yang sekolahnya, pesantrennya, bisa di-support bahannya. Ada satu tempat yang barangkali diberikan uangnya. Jadi MBG tetap ada, tetapi tidak semuanya berlaku secara nasional, sehingga penyerapannya menjadi susah,” tegasnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini mengingatkan agar program MBG ini seakan-akan mematikan dari ekosistem ekonomi atau ekonomi masyarakat seperti halnya sekolah atau pesantren yang fungsinya tidak hanya dakwah dan pendidikan, tetapi pemberdayaan masyarakat.
“Jadi kasus keracunan ini bisa menjadi evaluasi karena ribuan (kasus keracunan). Berarti ada sistem yang salah, bukan hanya keteledoran semata, tapi sudah ada sistem yang salah,” ungkapnya.
Kiai Cholil menduga pihak yang bertanggung jawab dalam MBG ini tidak capable, sehingga sistemnya tidak benar, termasuk dari sisi manajerialnya tidak baik.
“Bisa saja berkenaan anggarannya. Anggarannya cukup atau tidak. Anggaran yang per sekian itu berapa rantai tangan di dalam pelaksanaan di dalam manajerial itu. Nah evaluasi,” tegasnya.
Kiai Cholil menegaskan program MBG tidak perlu dihentikan. Pasalnya, merupakan realisasi janji dari Presiden Prabowo. Salah satu tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga lapangan kerja bisa lebih merata.
