Stiker Sakti Penghapus Kemiskinan
Oleh: Muhibbullah Azfa Manik*
Di Indonesia, urusan menurunkan angka kemiskinan sering kali butuh forum serius, anggaran besar, dan jargon yang rumit: pemberdayaan, inklusi keuangan, transformasi ekonomi, sampai penguatan UMKM.
Tapi, di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, semua itu tampak terlalu rumit. Pemerintah daerah setempat menemukan cara yang jauh lebih praktis, efisien, dan—bagi sebagian orang—menohok harga diri: menempelkan stiker besar bertuliskan “Keluarga Miskin” di depan rumah penerima bantuan sosial.
Program yang digagas oleh Dinas Sosial Kepahiang di bawah kepemimpinan Helmi Johan itu dimulai sejak 20 Oktober 2025. Tujuannya, kata pejabat dinas, sederhana: agar masyarakat bisa ikut mengawasi siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan. Transparansi sosial versi jalan pintas—tanpa algoritma data terpadu, tanpa validasi BPS, tanpa konsultan Bank Dunia. Hanya selembar kertas berwarna merah-hijau ukuran 40 x 50 sentimeter, lem, dan tentu saja, rasa malu.
Efek Stiker dan Gengsi Nasional
Begitu stiker merah mencolok itu menempel di dinding rumah, efeknya instan. Banyak warga mendadak merasa jatuh kasta. Ada yang diam-diam mencabutnya tengah malam, ada yang menolak rumahnya ditempeli, bahkan ada yang marah besar karena merasa “difitnah miskin.”
Seorang bapak di Kecamatan Ujan Mas, yang baru membeli mobil Avanza kredit, dikabarkan menolak dengan suara lantang. “Saya miskin perasaan, bukan ekonomi!” katanya dari balik pagar rumah. Petugas Dinsos yang datang dengan clipboard dan lem mendadak kikuk, tak tahu harus menjelaskan dengan bahasa apa.
Fenomena ini menular cepat. Dalam hitungan hari, ratusan warga Kepahiang mendadak meminta dicoret dari daftar penerima bansos. Mereka lebih rela tak menerima bantuan beras atau uang tunai ketimbang hidup dengan stigma “miskin” yang menempel di tembok. Di warung kopi, obrolan berubah nada. “Daripada disorot tetangga, mending mundur saja,” kata seorang ibu rumah tangga. Begitu banyak warga yang menolak status miskin hingga angka kemiskinan daerah mendadak turun signifikan. Bukan karena ekonomi membaik, tapi karena masyarakat malu diakui miskin.
Ironi Statistik dan Stiker
Jika program ini diadopsi nasional, barangkali Badan Pusat Statistik bisa membuat laporan ajaib: tingkat kemiskinan Indonesia 0 persen. Bank Dunia pun mungkin akan terheran-heran, lalu meminta salinan spesifikasi stiker—jenis kertas, warna tinta, dan ukuran huruf—sebagai model intervensi sosial paling efisien di dunia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bahkan sempat berkomentar heran. Ia menegaskan, program itu bukan kebijakan nasional. Dan memang bukan. Sebab kalau menjadi program pusat, mungkin minggu berikutnya seluruh kota dan kabupaten berlomba mencetak stiker “Keluarga Miskin” untuk menurunkan angka statistik masing-masing.
“Bayangkan kalau DKI Jakarta pakai metode ini,” tulis seorang pengguna X (dulu Twitter). “Besok, kawasan Menteng bisa bersih dari kemiskinan—karena semua menolak ditempeli!”
Harga Diri Lebih Mahal dari Beras
Bagi warga, urusan bantuan sosial ternyata tak semata tentang kebutuhan ekonomi, tetapi juga gengsi sosial. Begitu stiker ditempel, rumah itu berubah status di mata lingkungan. Dari “warga biasa” menjadi “simbol kemiskinan.”
“Anak-anak jadi malu,” kata seorang warga lain yang menolak disebut namanya. “Teman-teman mereka di sekolah mengejek, katanya rumah kami yang ada tulisan merah besar itu.”
Ironi itu justru membuka sisi lain dari kemiskinan di Indonesia: bahwa kemiskinan tak hanya soal kekurangan, tapi juga tentang rasa malu dan stigma sosial yang berat.
Sosiolog Universitas Bengkulu, Dedi Firmansyah, menilai kebijakan itu “mengandung efek psikososial ekstrem.” Ia menyebutnya sebagai “pendekatan transparansi yang melukai martabat manusia.”
Namun, di sisi lain, efeknya juga nyata. Dalam waktu singkat, ratusan keluarga secara sukarela mundur dari daftar penerima bantuan. “Program ini mungkin absurd, tapi hasilnya konkret,” ujar seorang pegawai Dinsos setengah bercanda. “Mereka semua tiba-tiba jadi mandiri—karena gengsi.”
