Wantim MUI: Tolak Izin Perusahaan Afiliasi Israel di Indonesia
Bogor (SI Online) – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menyatakan penolakan tegas terhadap pemberian izin operasional kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Israel di Indonesia.
Wakil Wantim MUI KH Muhyiddin Junaidi menilai kebijakan tersebut dinilai kontra produktif dan bertentangan dengan komitmen internasional yang pernah disepakati Indonesia.
“Kebijakan tersebut sangat kontra produktif dan secara kasat mata melanggar hasil Extraordinary Summit OKI tahun 2016 yang diselenggarakan di Jakarta tentang penerapan embargo terhadap negara Zionis Israel,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (17/2/2026).
Ia menambahkan, keputusan tersebut berpotensi merusak citra Indonesia di dunia internasional, terutama di tengah meningkatnya sorotan global terhadap konflik di Palestina.
Kiai Muhyiddin juga menyinggung langkah International Criminal Court (ICC) yang telah mengeluarkan mandat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel terkait kejahatan genosida terhadap bangsa Palestina di Gaza.
“Di saat dunia internasional, termasuk ICC, telah mengambil langkah tegas, Indonesia justru tidak boleh mengambil kebijakan yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk kelonggaran terhadap entitas yang terafiliasi dengan Israel,” tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar izin tersebut segera dicabut dan dibatalkan demi menjaga konsistensi konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Konstitusi kita jelas menolak penjajahan di atas bumi ini. Pemerintah Indonesia yang selama ini berada di garda terdepan membela Palestina tidak seharusnya mengorbankan kedaulatan dan jati diri bangsa dengan memberikan konsesi tersebut,” katanya.
Ia menilai masih banyak perusahaan multinasional lain yang lebih kredibel dan tidak memiliki keterkaitan dengan konflik kemanusiaan, sehingga tidak ada urgensi untuk memberikan ruang kepada perusahaan Israel.
Dalam pernyataannya, Kiai Muhyiddin juga menyinggung dinamika geopolitik global. Ia menyebut dunia internasional semakin kritis terhadap sikap dan kebijakan pemerintah Israel dalam konflik Palestina.
“Dunia saat ini sudah semakin sadar dan muak dengan arogansi Zionis dan kepongahannya dalam menindas bangsa Palestina dengan mengekploitasi AS sebagai penyelamat Yahudi global,” jelasnya.
Menurutnya, sejumlah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah kerap dikaitkan dengan tekanan politik dari Israel, termasuk dalam konteks ketegangan dengan Iran.
