Wakil Wantim MUI: Indonesia Harus Jadi Negosiator Perdamaian Konflik Saudi-Houthi Yaman
Jakarta (Suaraislam.id) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi meminta pemerintah Indonesia untuk tampil mengambil peran sebagai negosiator perdamaian (peace negotiator) dalam konflik berkepanjangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman.
Menurutnya, sikap netral, pengalaman diplomasi, serta modal sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dinilai menjadi keunggulan Indonesia untuk mendorong penghentian perang saudara di Yaman.
“Konflik Saudi dan Ansarullah Houthi telah berlangsung lebih dari dua dekade dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, sekaligus memperparah kemiskinan akut di Yaman. Dan Yaman yang secara historis punya peran besar dalam penyebaran dakwah Islam global harus diselamatkan dari keterpurukan akut akibat konflik komunal yang berkepanjangan,” kata Kiai Muhyiddin dalam pernyataannya, Selasa (13/10/2026).
Kiai Muhyiddin mengungkapkan, lebih dari separuh penduduk Yaman kini hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa konflik berkepanjangan bukan sekadar persoalan perebutan pengaruh politik dan militer, melainkan juga tragedi kemanusiaan yang menghancurkan kehidupan rakyat.
Ketua Dewan Penasihat JATTI (Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia) itu menyayangkan sikap negara-negara adidaya, Eropa, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Liga Arab yang dinilainya belum menunjukkan kepedulian memadai terhadap nasib rakyat Yaman.
“Power struggle yang berujung pada konflik militer semakin liar dan sulit dipadamkan. Pihak-pihak yang terlibat sama-sama mengklaim tidak bersalah dan egois mempertahankan arogansi kebenaran subjektif,” ujarnya.
Kiai Muhyiddin menegaskan, Indonesia memiliki modal besar sekaligus kewajiban moral untuk mengambil peran sebagai penengah. Pengalaman diplomasi dan hubungan Indonesia di berbagai forum regional maupun global dinilai dapat menjadi bekal untuk membuka jalan menuju perundingan damai.
Ia menilai netralitas Indonesia telah teruji dalam sejarah, terutama ketika Indonesia tidak bergabung dengan koalisi negara-negara Islam serta mitra Arab Saudi dari Eropa dan Amerika Serikat dalam serangan terhadap Houthi di Yaman pada 2015.
Sikap tersebut, menurutnya, menjadi keunggulan komparatif yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong deeskalasi konflik. “Netralitas Indonesia sangat dibutuhkan untuk melakukan deeskalasi perang saudara sesama Muslim dan satu etnis. Keunggulan komparatif itu adalah modal besar untuk memulai tugas mulia ini,” katanya.
Ia juga menilai Indonesia memiliki posisi tersendiri dibandingkan Iran dan negara-negara anggota OKI lainnya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dan karakter moderat, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak tanpa memperkeruh konflik.
Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, lanjut Kiai Muhyiddin, juga tidak perlu diragukan. Karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak hanya menjadi penonton ketika konflik di kawasan tersebut terus mengancam keselamatan rakyat dan stabilitas regional.
