Siapa Pengganti Gibran? Polling CSIL Munculkan AHY dan Yusril yang Teratas
Jakarta (Suaraislam.id) — Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan mempertimbangkan figur yang memiliki loyalitas tinggi dan risiko dampak politik paling kecil (political damage) dalam menentukan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, peluang munculnya figur alternatif dari luar lingkaran partai politik masih terbuka lebar.
Prediksi tersebut mengemuka dalam diskusi Centre of Study for Indonesian Leadership (CSIL) bertajuk “After Gibran, Who’s Next?” yang diselenggarakan pada Jumat, 13 November 2026.
“Prabowo cenderung akan memilih figur yang loyal, baik dari internal Partai Gerindra maupun eksternal. Intinya, figur tersebut harus memiliki risiko dampak politik paling kecil agar Prabowo lebih mudah meraih kemenangan pada periode kedua tahun 2029,” ujar Indra Martian Permana, Senior Fellow CSIL.
Menurut Indra, peluang figur alternatif tetap terbuka lebar, terutama dari kalangan nonpartai politik yang dapat diterima oleh seluruh partai pengusung serta mampu memperluas dukungan politik hingga ke akar rumput.
“Sepanjang pihak-pihak yang mengusulkan figur alternatif mampu meyakinkan Prabowo, saya kira Pak Prabowo dapat mengubah pilihannya demi kepentingan bangsa yang lebih baik,” jelas Indra.
Diskusi tersebut turut membahas dinamika ketatanegaraan, mekanisme konstitusional, serta kalkulasi politik terkait kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia apabila terjadi kekosongan jabatan pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber dengan latar belakang dan perspektif berbeda, yakni Muhammad Iqbal, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Heru Susetyo, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia; serta Indra Martian Permana, Senior Fellow CSIL. Diskusi dipandu oleh Taufik Hidayat selaku Direktur Eksekutif CSIL.
Menanggapi wacana pemakzulan yang sempat berkembang di parlemen, Heru Susetyo menjelaskan bahwa secara normatif kemungkinan tersebut masih dapat diperbincangkan apabila proses pengunduran diri belum sepenuhnya tuntas.
“Menurut saya, peluang pemakzulan itu relatif kecil karena berpotensi menimbulkan kerugian politik yang besar bagi koalisi pemerintahan,” ujar Heru.
Sementara itu, Muhammad Iqbal, selaku Ketua DPP PKS, menyampaikan bahwa partainya belum membahas secara internal nama-nama calon pengganti Wakil Presiden. PKS menghormati sepenuhnya hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Meskipun demikian, PKS menyampaikan sejumlah catatan mengenai kriteria figur ideal yang layak mendampingi Presiden.
Pertama, calon Wakil Presiden harus memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Kedua, perlu dipertimbangkan keterwakilan tokoh dari luar Pulau Jawa sebagai salah satu dimensi representasi nasional. Ketiga, calon Wakil Presiden harus memiliki loyalitas penuh kepada Presiden serta memahami kedudukannya sebagai pendamping Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Muhammad Iqbal juga mengingatkan pentingnya mengambil pelajaran dari polemik persyaratan pencalonan dan keabsahan administrasi yang pernah muncul dalam kontestasi politik sebelumnya. Menurutnya, integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum harus menjadi perhatian serius agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak menimbulkan persoalan konstitusional di kemudian hari.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pola komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo yang dinilai lebih merangkul kalangan ulama dan umat Islam dibandingkan dengan periode sebelumnya.
“Kita merasakan Pak Prabowo tidak lagi mengkriminalisasi ulama atau aktivis seperti pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan, tuduhan radikal-radikul terhadap umat Islam sudah tidak lagi terdengar. Hal ini tentu harus kita apresiasi,” jelas Iqbal.
Pada sesi analisis politik, Indra Martian Permana, Ph.D., Senior Fellow CSIL, memaparkan bahwa pemilihan Wakil Presiden baru tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik koalisi, keseimbangan kekuatan partai politik, serta kebutuhan Presiden terhadap figur yang dapat dipercaya.
Berdasarkan hasil jajak pendapat sementara di kalangan peserta webinar, muncul sejumlah nama yang dinilai memiliki peluang untuk menjadi Wakil Presiden berikutnya. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Yusril Ihza Mahendra masing-masing memperoleh 22,5 persen suara, Anies Baswedan memperoleh 15 persen, Sufmi Dasco Ahmad 7,5 persen, sedangkan nama-nama lainnya secara kolektif memperoleh 32,5 persen.
Indra menjelaskan bahwa memilih tokoh dari luar koalisi pemerintahan, seperti Puan Maharani atau Pramono Anung dari PDI Perjuangan, maupun memilih salah satu ketua umum partai anggota koalisi, seperti AHY, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, atau Muhaimin Iskandar, berpotensi menimbulkan kecemburuan politik dan ketegangan, baik di internal koalisi maupun kabinet.
Menurut analisisnya, dengan sisa masa pemerintahan sekitar tiga tahun, Presiden Prabowo kemungkinan akan lebih mengutamakan faktor kepercayaan, loyalitas, serta kelancaran koordinasi dan keberlanjutan pemerintahan.
