Multaqa Ulama Diklaim bukan Pertemuan Politik, Benarkah?

Jakarta (SI Online) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan, Multaqo atau pertemuan ulama di Jakarta, Jumat (3/5/2019) malam yang digelar pihaknya bukanlah pertemuan politik.

“Sekali lagi bukan pertemuan politik. Pertemuan para ulama dalam rangka menyongsong bulan puasa agar bangsa Indonesia tenang, aman, ukhuwah persaudaraan,” kata Said Aqil usai acara Multaqo Ulama, Habaib, Cendekiawan Muslim untuk Kemaslahatan Bangsa di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu dini hari (4/5/2019).

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, juga untuk memohon doa dari para ulama, seperti KH. Maimoen Zubair, untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia agar bisa menjadi negara yang dibanggakan dan dihormati.

Said Aqil juga mengatakan, penyelenggaraan multaqo ulama akan terus diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menguatkan hubungan para ulama serta dalam mencurahkan pemikiran-pemikiran. “Makin sering kita ketemu, akan semakin solid, insyaallah,” katanya.

Berbeda dengan pernyataan Said Aqil, meski rekomendasi pertemuan bukan sebuah fatwa atau putusan yang harus dilakukan oleh pihak manapun, namun isinya terasa sangat politis. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa penyelanggaraan Multaqa ini dilakukan setelah adanya Ijtima Ulama ke-3.

Berikut delapan kesepakatan yang dihasilkan dari Multaqa Ulama dibacakan oleh tokoh NU, KH Manarul Hidayat dan ditandatangani oleh para ulama yang hadir dalam acara Multaqo Ulama, Habaib, Cendekiawan Muslim untuk Kemaslahatan Bangsa di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Jumat (3/5) malam.

Delapan poin rekomendasi dan kesepakatan multaqo ulama sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulat bahwa NKRI adalah bentuk negara yang sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia, Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.
2. Mengajak umat Islam menyambut bulan puasa 2019 dengan meningkatkan ukhuwah Islamiah, menjalin silaturahmi, menghindari fitnah dan tindakan melawan hukum (inkonstitusional), sehingga kita memasuki Ramadan 1440 Hijriah dalam keadaan suci dengan berharap mendapat ampunan Allah dan kemenangan pada Idulfitri.
3. Mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persamaan di atas perbedaan selama dan sesudah Ramadan sehingga mampu menjalankan ibadah secara khusyuk dan penuh berkah.
4. Menghindari provokasi pihak yang tak bertanggung jawab selama dan sesudah bulan puasa karena hal tersebut akan sangat mengganggu berlangsungnya ibadah pada bulan suci Ramadan, yang dapat menghilangkan pahala berpuasa pada bulan puasa, yang dilipatgandakan oleh Allah Swt.
5. Kami mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menaati tata peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI sebagai pengejawantahan hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah karena sangat jelas diajarkan dalam tradisi agama Islam.
6. Kepada umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dalam melakukan aksi-aksi inkonstitusional, baik langsung maupun tak langsung, tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarahkan pada khidmatan bugat.
7. Kami mengajak seluruh umat Islam seluruh Indonesia untuk fastabikhul khairat berlomba dalam kebaikan guna meningkatkan kekuatan ekonomi umat dalam rangka berpartisipasi dalam masyarakat dunia melalui era digital big data dan berjaringan teknologi, umat Islam dapat secara aktif terlibat dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan mengejar ketertinggalan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Kami mengumumkan kepada seluruh umat Islam Indonesia bahwa kegiatan multaqo akan dilakukan secara terus menerus dalam rangka mengawal implementasi kesepakatan yang disepakati hari ini, multaqo akan segera dilaksanakan pada semester kedua 2019, kami mengajak seluruh umat Islam Indonesia lakukan sosialisasi hasil multaqo melalui berbagai forum kegiatan.

red: Asyakira