FIFA Bukan Organisasi Olahraga Independen, FIFA Adalah Alat Politik
Para penggemar sepak bola di seluruh dunia baru sekarang mengetahui apa yang telah lama diketahui oleh bangsa Palestina.
Oleh: Xavier Abu Eid, Ilmuwan Politik.
Piala Dunia kali ini semakin menempatkan FIFA dan jajaran kepemimpinannya di bawah pengawasan ketat publik global. Keputusan mereka membatalkan skorsing seorang pemain sepak bola Amerika setelah intervensi Presiden AS Donald Trump telah memicu kemarahan para penggemar di seluruh dunia.
Sementara itu, muncul pula tudingan bahwa wasit cenderung menguntungkan Argentina dalam keputusan mereka selama pertandingan melawan Mesir dan Tanjung Verde. Di Palestina, kami telah melihat dan merasakan sendiri sifat korup FIFA selama bertahun-tahun.
Meskipun statuta organisasi tersebut secara eksplisit mewajibkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), mereka secara sistematis gagal menerapkannya pada sepak bola Palestina. FIFA berulang kali menolak tuntutan Asosiasi Sepak Bola Palestina (Palestine Football Association/PFA) untuk membekukan Asosiasi Sepak Bola Israel (Israeli Football Association/IFA).
Penolakan pembekuan tersebut tetap dilakukan meskipun IFA membiarkan pertandingan liga mereka dimainkan di atas tanah Palestina yang dijajah dan dirampas oleh tim-tim dari permukiman ilegal. FIFA juga tidak mengecam pembunuhan massal dan pemutilasian para pemain sepak bola Palestina oleh militer Israel.
Mereka bahkan tidak menuntut pembebasan para pemain yang ditahan, termasuk Rand Halawani dan Natalie Abu Dayyeh yang merupakan anggota tim nasional sepak bola wanita Palestina. Selain itu, badan sepak bola dunia tersebut tidak memprotes penghancuran berbagai stadion sepak bola di Palestina.
FIFA sama sekali tidak bertindak untuk memaksa Israel menghentikan berbagai kebijakan yang membatasi dan merusak sepak bola Palestina, termasuk penolakan izin perjalanan tim. Di sisi lain, IFA tidak hanya menoleransi dan menormalisasi rasisme, apartheid, serta penjajahan, tetapi juga ikut merayakan partisipasi pesepak bola Israel dalam kejahatan perang di Gaza atau Lebanon.
Meskipun Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dan berbagai resolusi PBB telah berulang kali mengeluarkan putusan, FIFA tetap bergeming. Mereka terus mengklaim bahwa tuntutan Palestina merupakan masalah hukum internasional publik yang sangat kompleks dan status hukum akhir Tepi Barat belum terselesaikan.
Sikap tersebut merupakan bentuk nyata dari adopsi narasi Israel yang juga dirangkul oleh pemerintahan Trump demi melindungi sekutunya. Langkah politik ini digunakan untuk melegitimasi pencurian tanah Palestina yang terus berlangsung hingga hari ini.
Sama seperti cara Israel memanfaatkan sektor pariwisata, budaya, agama, dan pertanian untuk menormalisasi aneksasi ilegal mereka, mereka kini melakukannya melalui sepak bola. Upaya normalisasi penjajahan lewat jalur olahraga ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak otoritas tertinggi FIFA.
Kontribusi FIFA terhadap kejahatan Israel semakin meluas di bawah masa kepemimpinan Presiden Gianni Infantino. Organisasi HAM telah melaporkan tindakan Infantino ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) atas tuduhan melakukan pembiaran pelanggaran HAM dan kejahatan perang.
Kepemimpinan FIFA tidak hanya bungkam dan pasif terhadap kejahatan Israel serta keterlibatan IFA, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam pembersihan nama baik mereka. Bulan lalu, FIFA mengusulkan agar Palestina bertanding melawan Israel sebagai laga pembuka turnamen U-15 dengan dalih mempromosikan perdamaian.
Beberapa minggu sebelumnya, Infantino secara pribadi bahkan mencoba memaksa ketua PFA untuk berjabat tangan dengan sejawatnya dari Israel. FIFA jelas bukan lagi sebuah federasi olahraga internasional netral yang menurut statutanya harus menghindari segala bentuk campur tangan politik.
