Sengkarut Penanganan Asap di Riau
Wilayah Riau kembali membara, ribuan titik api tersebar di hutan dan lahan di wilayah Bumi Lancang Kuning tersebut. sudah menjadi hal yang yang biasa apabila di musim kemarau wilayah Riau selalu mengalami kebakaran hutan namun berbeda dengan tahun ini asap Riau justru memakan korban di sekitar provinsi Riau dan provinsi tetangga Selatan Riau.
Kebakaran hutan ini melanda provinsi Riau sejak 1 Januari 2019, hingga pada 22 Februari 2019, sebanyak 858 hektare hutan ludes dilalap si jago merah. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menetapkan status siaga darurat dalam tempo 8 bulan hingga perkiraan 31 Oktober 2019.
Di beritakan melalui Liputan6.com, Jakarta – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau berdampak buruk pada kualitas udara. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang terpantau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sabtu 14 September menunjukkan kualitas udara terburuk terjadi di wilayah Pekanbaru, Riau.
“Terkait dampak karhutla, rekapitulasi Data P3E Sumatera KLHK dan Dinas LHK Provinsi Riau pada pukul 07.00 – 15.00 WIB mencatat ISPU tertinggi di wilayah Pekanbaru 269, Dumai 170, Rohan Hilir 141, Siak 125, Bengkalis 121, dan Kampar 113,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo dalam keterangannya, Minggu (15/9/2019).
Sementara, berdasarkan berita yang dihimpun dari kompas.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan data terbaru hingga pukul 16.00 WIB, baik di beberapa wilayah Sumatera maupun Kalimantan. Di seluruh Indonesia, berdasarkan data BNPB, ada 2.862 titik panas.Untuk wilayah Kalimantan Tengah memiliki titik api (hotspot) terbanyak, yakni 954 titik.Untuk wilayah Kalimantan Tengah memiliki titik api (hotspot) terbanyak, yakni 954 titik. Kemudian, disusul Kalimantan Barat 527 titik api; Sumatera Selatan 366 titik api; Jambi 222 titik api; Kalimantan Selatan 119 titik api, dan Riau 59 titik api. (15/9/2019)
Sejumlah warganet turut menyampaikan keluhannya kepada presiden Joko Widodo melalui jejaring sosial. Pada kolom komentar di foto terakhir yang diunggah Jokowi dalam akunnya di Instagram, banyak dibanjiri netizen yang meminta pertolongan kepada kepala negara untuk segera melakukan tindakan agar kabut asap di wilayah mereka dapat segera teratasi.
Agenda rapat terbatas digelar presiden Joko Widodo, dengan pokok bahasan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam. Mengawali rapat, Jokowi menyesalkan lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia di musim kemarau ini. Hadir dalam ratas tersebut, Menkopolhukam Wiranto hingga Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Jokowi lalu meminta laporan dari sejumlah peserta rapat. Tak hanya meminta laporan, Jokowi mengakui pemerintahannya lalai sehingga asap menjadi besar. Jokowi juga meminta aparat penegak hukum tegas memberi sanksi kepada para perusahaan maupun perorangan yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jokowi juga meminta aparat penegak hukum tegas memberi sanksi kepada para perusahaan maupun perorangan yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Dalam beberapa hari terakhir sejumlah wilayah seperti Pekanbaru hingga Kalimantan Timur dikepung kabut asap tebal. Hal tersebut membuat kegiatan masyarakat setempat terganggu, hingga menyebabkan gangguan pernapasan. Hingga saat ini, sejumlah pihak telah dilibatkan untuk memadamkan karhutla di sana. Salah satu pihak yang dilibatkan adalah TNI yang telah mengerahkan sejumlah pesawat dan helikopter untuk menurunkan hujan buatan.
Setelah tinjau lokasi, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan komitmen semua pihak untuk mencegah perusakan hutan dan lahan (karhutla). Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (17/9/2019) siang. Ia mengatakan, pemerintah melalui Polri akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penggantian yang menyebabkan perusakan lahan. Ke depan, Jokowi berharap agar masing-masing pihak melakukan komitmen hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tanpa terulang kembali. Kompas.com (17/9/2019)
