Wapres Kiai Ma’ruf: Khilafah Tertolak di Indonesia
Semarang (SI Online) – Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin mengklaim jika sistem pemerintahan khilafah tertolak di Indonesia.
“Khilafah bukan ditolak, tapi tertolak. Apa bedanya? Kalau ditolak bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita punya kesepakatan, NKRI,” kata Kiai Ma’ruf di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (13/12/2019)
Menurut Kiai Ma’ruf, NKRI itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan harus dijaga keutuhannya oleh semua pihak.
“Jangan ada yang bawa pikiran-pikiran di luar NKRI, kita katakan NKRI sudah final,” tegasnya.
Ketua Umum MUI Pusat itu juga mengklaim khilafah yang merupakan sistem pemerintahan tidak bisa diterapkan di Indonesia.
“Khilafah itu Islami karena ada khilafah Abbasiyah, khilafah Usmaniah. Kerajaan juga Islami, buktinya ada Saudi Arabia, sistem pemerintahannya kerajaan. Yordan juga, oleh ulama di sana diterima. Keamiran juga Islami, Kuwait, Qatar, Emirat. Republik juga Islami, selain Indonesia ada Mesir, Turki. Jadi kalau soal Islami ya semua Islami,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Rais Aam PBNU itu meminta permasalahan yang terkait dengan khilafah cukup ditanggapi secara proporsional oleh semua pihak.
“Tidak perlu disikapi ‘metenteng’ (tegang, red) seperti mau perang Baratayuda saja, secara proporsional saja,” katanya.
Kiai Ma’ruf hadir di Jawa Tengah dalam rangka membuka acara Silaturahmi dan Musyawarah Bersama Lima Organisasi Massa Islam Provinsi Jawa Tengah.
Kelima ormas Islam di Jateng yang menggelar silaturahmi dan musyawarah bersama itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indoensia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional, serta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).
sumber: ANTARA
