Mengapa Arab Saudi Pegang Kunci Berdirinya Negara Palestina?
Oleh: Nawaf Obaid (Senior Fellow pada Department of War Studies, King’s College London)
Posisi Riyadh di dunia Arab dan Islam memiliki bobot yang sangat besar dalam prospek normalisasi hubungan dengan Israel.
Hampir delapan dekade setelah berdirinya Israel, pembentukan negara Palestina yang berdaulat masih menjadi persoalan utama dalam konflik Arab-Israel.
Berbagai perang telah terjadi, perjanjian damai telah ditandatangani, dan beragam inisiatif diplomatik telah diluncurkan. Namun, persoalan strategis yang paling mendasar ini tetap belum terselesaikan.
Kini, Arab Saudi berada di garis depan upaya untuk mewujudkan negara Palestina sekaligus menciptakan kesepakatan damai yang berkelanjutan dengan Israel.
Komitmen kerajaan terhadap isu ini terlihat jelas melalui keputusannya menjadi salah satu penggagas Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution pada tahun 2024, yang saat ini sedang menggelar pertemuan di Roma.
Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman sesungguhnya hanya melanjutkan jejak para raja Saudi sebelumnya.
Selama lebih dari setengah abad, Kerajaan Arab Saudi mempertahankan sikap yang sangat konsisten. Pertanyaan yang mereka ajukan bukanlah apakah perdamaian dengan Israel mungkin diwujudkan, melainkan apakah syarat-syarat politik yang diperlukan agar perdamaian itu bersifat menyeluruh, sah, dan tidak dapat dibatalkan benar-benar telah terpenuhi.
Dalam kerangka tersebut, pengakuan terhadap Israel dan berdirinya negara Palestina yang berdaulat dipandang sebagai dua bagian yang berjalan bersamaan dalam satu penyelesaian. Yang satu tidak dimaksudkan untuk mendahului yang lain.
Doktrin ini bermula pada masa Raja Faisal, yang menjadikan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sebagai salah satu pilar utama kebijakan keamanan nasional Arab Saudi.
Para penerusnya mempertahankan prinsip tersebut sambil menyesuaikan pendekatan diplomatiknya dengan perubahan situasi kawasan. Tujuannya tetap sama, meskipun lingkungan diplomatik terus berubah.
Dari Rencana Fahd hingga Inisiatif Perdamaian Arab
Rencana Fahd (Fahd Plan) tahun 1981—yang dinamai menurut Raja Fahd—menerjemahkan doktrin tersebut menjadi proposal perdamaian resmi yang menyerukan penarikan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki serta pengakuan terhadap hak-hak nasional rakyat Palestina.
Dua dekade kemudian, Putra Mahkota yang kemudian menjadi Raja Abdullah memperluas logika strategis yang sama melalui Inisiatif Perdamaian Arab 2002 (Arab Peace Initiative).
Dalam usulan tersebut, Israel ditawari perdamaian menyeluruh dan hubungan normal dengan seluruh dunia Arab sebagai imbalan atas penarikan diri dari wilayah yang diduduki sejak tahun 1967 dan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Dengan demikian, kepemimpinan Saudi saat ini bukan mewarisi perdebatan kebijakan yang belum selesai, melainkan mewarisi doktrin strategis yang telah mapan.
Tanggung jawab mereka adalah menilai apakah lingkungan diplomatik saat ini akhirnya mampu memenuhi syarat-syarat yang pada dasarnya tidak berubah selama puluhan tahun.
