Greg Fealy: Pemerintahan Jokowi Represif terhadap Kaum Islamis
Jakarta (SI Online) – Indonesianis di Australian National University (ANU), Greg Fealy, menilai pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak ramah keberagaman.
Fealy, melalui artikel yang terbit di East Asia Forum, Ahad (27/9/2020), menuding Jokowi telah melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis dalam empat tahun terakhir.
Kaum Islamis, kata sang profesor, biasanya digunakan untuk menggambarkan umat Muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral dari kehidupan publik dan struktur negara.
Ini bisa merujuk pada berbagai kelompok, dari mereka yang membentuk partai dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi hingga jihadis militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.
Tudingan tindakan represif Jokowi terhadap pluralisme Indonesia dilontarkan Fealy setelah melihat penerbitan berbagai aturan diskriminatif di lembaga milik negara.
“Represi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pegawai negeri, akademisi dan guru yang dianggap oleh badan keamanan negara aktif dalam kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Islam dapat dimasukkan dalam ‘daftar pantauan’,” tulis Greg Fealy.
“Proses serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosi.”
Sebagai contoh, Kementerian Agama (Kemenag) telah membuat kebijakan yang dianggap kontroversial. Salah satunya larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memakai cadar dan celana cingkrang.
“ASN kan harus melayani orang dengan baik, dengan penuh senyuman, muka yang senang. Bagaimana kalau mukanya ditutup, bagaimana tahu (itu) muka (yang) senang?” kata Menteri Agama Fachrul Razi dikutip dari BBC, 20 Januari lalu.
“Apalagi di tempat-tempat dengan (tingkat) rahasia tinggi. Kadang-kadang kita masuk, ‘orang ini betul nggak? Jangan-jangan katanya si Anu, ternyata di dalam bukan’.”
Menurut Fealy, tujuan negara menekan kebijakan-kebijakan itu tak hanya bersifat untuk kepentingan negara semata, melainkan demi menekan kaum Islamis dalam mengekspresikan diri.
“Tujuannya tampaknya untuk menekan kaum Islamis agar melepaskan keyakinan mereka atau berhenti mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan mengatur di tempat kerja,” beber Fealy.
