Aset First Travel Harus Dikembalikan kepada Jamaah
Jakarta (SI Online) – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mendukung pengembalian aset PT First Travel, yang menjadi barang bukti sitaan negara, kepada jamaah korban penipuan oleh pemilik biro umroh dan haji itu, yakni pasangan suami istri Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.
“Karena itu hak jemaah, ya harus dikembalikan. Sudah menjadi catatan Kemenag bahwa sebaiknya para korban ini harus diperhatikan, apakah pengembaliannya dengan cara memberangkatkan umroh atau dikembalikan uangnya, kami dari Kemenag sangat mendukung itu,” kata Zainut usai rapat bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Senin (18/11), sseperti dilansir ANTARA.
Opsi pengembalian tabungan umroh dan haji tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 589 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa uang jemaah wajib dikembalikan dan atau jemaah ke Tanah Suci.
“Ya karena memang gugatan kan gugatan pidana, sehingga aset yang berkaitan dengan hal itu memang disita oleh negara,” tambahnya.
Terkait keberatan jemaah terhadap penyitaan aset PT First Travel, yang sebagian besar merupakan uang milik jemaah, Zainut mengatakan masih ada proses hukum di Kejaksaan Agung melalui proses banding.
“Saya kira itu nanti pengaturannya setelah dilakukan tindakan hukum oleh kejaksaan,” ujarnya.
Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan dalam Surat Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 bahwa barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan ke kas negara.
Total barang sitaan kasus First Travel tercatat sebanyak 820 item, yang 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp1,537 Milyar.
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menganggap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap perkara penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umrah First Travel tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.
Meski putusan kasasi MA telah menetapkan bahwa aset sitaan barang bukti First Travel untuk dilelang, menurut Burhanuddin, seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban. Dengan demikian, ia menganggap putusan tersebut bermasalah.
“Padahal kami tuntutannya (aset barang bukti) dikembalikan kepada korban, putusan itu kan jadi masalah,” kata Burhanuddin di Bandung, Ahad (17/11).
