Baitul Mal, Pilar Keadilan Ekonomi dan Distribusi Harta dalam Islam
Meskipun ruangan khusus telah disediakan, prinsip dasar keuangan syariat untuk tidak menumpuk harta tetap dipegang teguh. Ketika Khalifah Abubakar wafat, Umar bin al-Khaththab selaku penerus kepemimpinan langsung melakukan audit terhadap inventaris peninggalan negara.
Umar mengumpulkan para bendaharawan dan saksi untuk memeriksa kondisi fisik ruangan kas yang dikelola oleh Abubakar. Hasil pemeriksaan tersebut sangat mengejutkan sekaligus mengharukan karena Umar hanya menemukan satu keping dinar yang tertinggal di sana.
Satu-satunya koin yang tersisa tersebut pun terjadi karena faktor ketidaksengajaan atau kelalaian teknis petugas. Fakta historis ini membuktikan betapa bersihnya tata kelola keuangan pada masa awal pemerintahan Islam dari praktik korupsi.
Lahirnya ‘Diwan’
Perubahan geopolitik yang sangat masif terjadi ketika Umar bin al-Khaththab memegang kendali pemerintahan sebagai Khalifah kedua. Gelombang pembebasan wilayah (futuhat) meluas hingga meruntuhkan dominasi dua imperium raksasa dunia, yaitu Persia dan Romawi.
Keberhasilan politik ini berdampak langsung pada membanjirnya aset, upeti, pajak bumi, dan ghanimah ke ibu kota Madinah. Volume kekayaan yang masuk melonjak hingga ratusan lipat dibandingkan dengan apa yang pernah dikelola pada masa-masa sebelumnya.
Menghadapi ledakan arus kas masuk tersebut, Khalifah Umar menyadari bahwa sistem manajemen kas sederhana tidak lagi memadai. Beliau melakukan reformasi birokrasi total dengan mendirikan bangunan khusus yang representatif sebagai kantor pusat Baitul Mal.
Langkah reformasi Umar tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik semata, melainkan menyentuh modernisasi sistem administrasi. Beliau mulai membentuk bagian-bagian kerja yang spesifik di dalam lembaga keuangan untuk menjamin efektivitas kontrol.
Umar juga mengangkat para penulis profesional, menetapkan standarisasi gaji pegawai pemerintah, serta menyusun anggaran reguler militer. Kebijakan ini merupakan lompatan besar dalam sejarah administrasi publik dunia.
Pilar utama dari keberhasilan reformasi finansial yang dilakukan oleh Khalifah Umar adalah pengadopsian dan pengembangan sistem ad-Diwan. Istilah ad-Diwan merujuk pada unit kerja formal tempat para sekretaris negara mengelola dokumen dan administrasi Baitul Mal.
Secara teknis, kata ini juga digunakan untuk merujuk pada bundel arsip pembukuan keuangan itu sendiri yang menyimpan data transaksi negara. Pencatatan yang rapi dan sistematis merupakan kunci utama untuk menghindari terjadinya kebocoran anggaran serta tumpang tindih penyaluran dana publik.
Strukturasi ini secara resmi mulai diterapkan oleh pemerintahan Islam pada tahun ke-20 Hijriyah. Sebelum reformasi era Umar berjalan, institusi keuangan negara tidak memiliki pembagian direktorat atau departemen kerja yang kaku.
Meskipun demikian, sejak masa hidup Rasulullah saw., tradisi pencatatan akuntansi dasar sebenarnya sudah dipraktikkan secara konsisten. Rasulullah saw. telah menunjuk beberapa sahabat pilihan yang memiliki keahlian literasi tinggi untuk mencatat berbagai pos pendapatan spesifik.
Sahabat Mu’aiqib bin Abi Fatimah dipercaya mencatat ghanimah, sedangkan az-Zubair bin al-Awwam mencatat harta zakat. Ada pula Hudzaifah bin al-Yaman dan Abdullah bin Rawahah yang mengurusi taksiran hasil pertanian wilayah strategis.
