Tanpa Keadilan di Tepi Barat
Oleh: Yanuardi Syukur, Dosen Antropologi Universitas Khairun, Ternate.
Dunia internasional kini tertuju pada gejolak di Selat Hormuz, sementara di Tepi Barat krisis kemanusiaan terjadi secara masif. PBB memperingatkan bahwa situasi di Tepi Barat telah berada pada titik puncak (breaking point) yang membutuhkan tindakan darurat.
Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov, menyampaikan peringatan keras tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Ia menegaskan bahwa krisis kemanusiaan di wilayah tersebut harus segera ditangani.
Sepanjang tahun ini, puluhan warga Palestina dilaporkan gugur di Tepi Barat, termasuk anak-anak di bawah umur. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal akibat kekerasan pemukim, pembongkaran bangunan, dan penggusuran paksa.
Kekerasan pemukim memperlihatkan pola sistematis yang terencana untuk menguasai lahan warga lokal. Warga Palestina dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka sebelum tanah yang kosong diambil alih.
Anak-Anak Jadi Korban dan Pengikisan Solusi Dua Negara
Eskalasi serangan kini meluas dari Area C hingga merambah ke Area B dan Area A yang seharusnya berada di bawah kendali Palestina. Pola ini mengindikasikan strategi pembersihan lahan terstruktur demi menggeser penduduk asli.
Anak-anak menjadi kelompok paling rentan dari kebijakan penggusuran dan kekerasan bersenjata ini. UNICEF melaporkan ratusan anak tewas dan luka-luka, sementara ratusan lainnya berada dalam tahanan militer.
Ruang-ruang aman seperti rumah, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal kian terancam. Ketika hak-hak anak dirampas, fondasi masa depan suatu bangsa ikut dihancurkan.
Praktik aneksasi de facto ini perlahan mematikan prospek solusi dua negara (two-state solution). Langkah perencana pemukiman terus menyetujui ribuan unit perumahan baru di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Desakan Tindakan Nyata Internasional
Pemerintah kolonial bahkan mengeluarkan perintah penyitaan tanah swasta di Area A untuk pembangunan infrastruktur pemukiman. Tindakan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap yurisdiksi wilayah Palestina.
Perkembangan ini melemahkan tata kelola pemerintahan Palestina sekaligus mempercepat perluasan wilayah pemukiman. Penyerobotan lahan terus berlangsung tanpa ada hambatan yang berarti dari masyarakat internasional.
Jika pencaplokan Tepi Barat terus dibiarkan, prospek perdamaian yang adil akan semakin terkikis. Peringatan PBB tidak boleh hanya berhenti sebagai seruan di ruang sidang tanpa ada aksi konkret.
Dunia internasional membutuhkan langkah nyata yang strategis dan efektif untuk menghentikan perluasan pemukiman ilegal. Keadilan bagi rakyat Palestina harus ditegakkan demi terciptanya perdamaian sejati.[]
