Banyak Data dan Argumentasi Ngawur Dilontarkan Jokowi

Debat Kedua Calon Presiden, 17 Februari 2019, menyisakan sejumlah persoalan khususnya akurasi data. Sebagai petahana, Jokowi saya lihat mulai menggunakan debat kedua untuk memamerkan hasil kerjanya selama ini. Ini bentuk kemajuan dibanding debat pertama. Ada banyak data disampaikannya. Sayangnya, sebagian besar data tersebut ternyata bermasalah, bahkan ngawur, karena tak sesuai dengan fakta dan kenyataan.

Misalnya saja soal klaim konflik agraria. Selama empat tahun pemerintahan sekarang, saya justru mencatat jumlah konflik agraria melonjak drastis, bahkan jauh lebih tinggi dari konflik agraria yang terjadi selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY.

Merujuk data yang dihimpun KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), sepanjang sepuluh tahun kekuasaan SBY jumlah konflik agraria tercatat “hanya” 1.391 kasus di seluruh wilayah Indonesia. Sementara, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, telah terjadi sedikitnya 1.769 konflik agraria. Pembangunan infrastruktur menempati urutan ketiga penyebab konflik agraria, sesudah sektor perkebunan dan pertambangan. Jadi, ngibul saja kalau diklaim tak ada konflik agraria dalam 4,5 tahun terakhir.

Begitu juga dengan klaim kebakaran hutan yang tak ada lagi. Saya membaca, bahkan pada saat debat masih berlangsung, Greenpeace Indonesia telah memberikan bantahan bahwa pernyataan itu bohong belaka. Dan kenyataannya memang demikian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri yang merilis data bahwa luas lahan kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut adalah 14.604,84 hektare (2016), 12.127,49 hektare (2017), dan 4.666.38 hektare (2018).

Jadi, kementerian yang dipimpinnya sendiri menyebut kebakaran hutan masih terus terjadi. Pertanyaannya kemudian, lalu siapa yang telah mensuplai data bodong kepada Pak Jokowi dalam debat kemarin?

Bagian paling menggelikan adalah ketika Pak Jokowi menyebut impor jagung kita tinggal 180 ribu ton. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737.228 ton dengan nilai US$150,54 juta.

Menurut saya, penggunaan data-data bodong dan ngawur semacam itu sangat berbahaya. Bagaimana bisa Pemerintah merumuskan kebijakan publik yang benar, jika rujukan data saja salah dan bermasalah?

Namun, tak ada yang lebih berbahaya ketimbang pernyataan serampangan mengenai rehabilitasi lahan tambang. Dalam segmen pembahasan isu lingkungan, Jokowi menyatakan kalau lubang bekas tambang bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan atau lokasi pariwisata. Itu adalah pernyataan menyesatkan.

Lubang bekas tambang sudah jelas mengandung banyak polutan dan mineral berbahaya. Dari penelitian Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) dan Waterkeeper Alliance, misalnya, yang dilakukan di Samarinda, Kutai Kertanegara, dan Kutai Timur, dari 17 sampel air di kolam bekas tambang yang diteliti, sebanyak 15 sampel terbukti mengandung logam berat, seperti alumunium, besi, dan mangan.

Tiga unsur tadi juga ditemukan di saluran irigasi yang mengalirkan air dari kolam tersebut. Artinya, kontaminasi logam beratnya bukan hanya terlokalisir di bekas area tambang, namun juga menyebar ke mana-mana. Apalagi pada musim hujan seperti sekarang ini.