Tolak Safari Politik Berkedok Budaya Jokowi, Massa GMKR dan GAUM-K Geruduk DPRD Jabar
Bandung (Suaraislam.id)-Massa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Umat Melawan Ketidakadilan (GAUM-K) dan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Selasa (14/7).
Aksi tersebut digelar terkait penolakan keras terhadap kedatangan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di wilayah Jawa Barat.
Menurut Hari Nugraha selaku koordinator lapangan (korlap), penolakan didasarkan pada agenda Jokowi bersama PSI yang menjadwalkan safari ke seluruh Indonesia. Agenda tersebut dinilai bertujuan mengampanyekan PSI yang saat ini dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep.
“Alasannya Jokowi melakukan safari keliling Indonesia adalah untuk memenuhi undangan masyarakat. Itu adalah bohong. Agenda safari itu bersifat manipulatif dan mencuri start kampanye. Manipulatif karena agenda tersebut seolah-olah diundang oleh masyarakat,” terang Hari Nugraha di lokasi aksi.
Mencuri start kampanye, sambung Hari Nugraha, terjadi karena menurut peraturan perundang-undangan saat ini dinilai belum waktunya untuk melakukan kampanye partai politik maupun figur tertentu.
Selain itu menurut Hari Nugraha, safari politik Jokowi dibaca oleh publik memiliki motif terselubung. Motif tersebut antara lain menciptakan kepalsuan seolah-olah Jokowi masih dicintai rakyat, mempersiapkan Gibran merebut kepemimpinan negara, serta membesarkan PSI secara instan.
“Safari politik tersebut jelas untuk membangun politik dinasti. Faktanya untuk menarik dukungan dengan cara bagi-bagi amplop dan sembako bukan hanya tidak mendidik, tetapi juga bagian dari suatu pengkhianatan politik,” tegas Hari Nugraha.
Atas dasar hal-hal tersebut, GAUM-K dan GMKR Jawa Barat bersama 40 lintas ormas, paguyuban, harakah, dan komunitas di Jawa Barat menyatakan menolak kedatangan Jokowi di wilayah Jawa Barat.
Jelang akhir aksi, massa kemudian menyampaikan sejumlah pernyataan sikap dan tuntutan resmi yang dibacakan oleh Amin Bukahery selaku koordinator GAUM-K. Seluruh poin pernyataan sikap tersebut dikemas ke dalam bentuk laporan penegasan berita.
Poin pertama menegaskan bahwa massa menolak dan tidak sudi menerima kehadiran Jokowi di Jawa Barat dalam rangka kampanye politik yang memperalat nilai-nilai budaya lokal. Massa juga mendesak PPATK, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa aliran dana pembiayaan safari politik Jokowi bersama PSI ke seluruh Indonesia karena diindikasi berbau korupsi serta pencucian uang.
Selanjutnya, aliansi masyarakat ini meminta DPRD Jawa Barat untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mengeluarkan pernyataan sikap resmi lembaga. DPRD Jabar didesak menentang keras segala bentuk kampanye dini dan terselubung oleh partai politik maupun figur tertentu di wilayah Jawa Barat.
