Fadli Zon Minta Kebijakan Vaksin Berbayar Dicabut, Ini Empat Alasannya

Jakarta (SI Online) - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon meminta agar kebijakan vaksin berbayar dicabut. Secara substantif, Fadli menyebut empat alasan utama mengapa vaksin berbayar itu harus ditolak. Pertama, Fadli menilai kebijakan ini menambah daftar inkonsisten kebijakan Pemerintah terkait pandemi Covid-19. Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pemerintah menjamin bahwa penerima vaksin Covid-19 tidak dipungut biaya alias gratis. Tetapi, peraturan tersebut kemudian diubah oleh Permenkes No. 10 Tahun 2021 di mana badan hukum atau usaha dapat melaksanakan vaksinasi untuk staf atau karyawannya. Lalu, aturan ini diubah kembali oleh Permenkes No. 19 Tahun 2021, di mana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bisa diberikan kepada individu atau perorangan secara berbayar. Baca juga: Kebijakan Vaksin Berbayar Harus Dicabut, Fadli Zon: Tidak Etis, Cenderung Amoral "Inkonsistensi kebijakan ini berbahaya, karena bisa menggerus kepercayaan masyarakat, bukan hanya kepada Pemerintah, tetapi kepada situasi pandemi itu sendiri," kata Fadli dalam keterangannya, Kamis, 15 Juli 2021. Kedua, lanjut Fadli, hanya sedikit negara yang mempraktikkan kebijakan ini, itupun kemudian dianulir kembali. Sejauh ini, kata dia, hanya ada tiga negara yang menerapkan kebijakan membuka opsi vaksin berbayar, yaitu Singapura, India, dan Taiwan. "Kita tahu, untuk memberikan jaminan ketersediaan vaksin bagi tenaga kesehatan, Taiwan sudah membatalkan kebijakan ini," ungkapnya. Waketum Partai Gerindra ini menambahkan, sedikitnya negara yang menerapkan kebijakan ini harusnya dijadikan kompas moral oleh Pemerintah. Singapura, misalnya, membuka opsi vaksin berbayar sesudah mereka vaksinasi 70 persen penduduknya. Sementara India, terakhir ada 12 orang menterinya mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kegagalan penanganan Covid-19. "Masa negara yang gagal menangani Covid-19 kita jadikan contoh?," kata dia. Alasan ketiga, vaksin Covid-19 hanya bisa diimpor oleh Pemerintah. Pihak swasta hingga saat ini tidak diperbolehkan impor. Karena hanya bisa diimpor Pemerintah, maka otomatis pembelian vaksin ini menggunakan anggaran publik, atau APBN. "Jadi, vaksin ini dibeli dengan uang rakyat, tapi kini hendak dijual kembali kepada rakyat melalui perusahaan negara. Jelas sangat tidak etis," tegasnya. Apalagi, kata Fadli, sesuai Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013, keuangan BUMN itu masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Sehingga klaim Menteri BUMN atau Menteri Kesehatan bahwa pengadaan vaksin berbayar ini tidak melibatkan dana APBN sangat bermasalah. Alasan keempat, Ketua BKSAP DPR ini menilai kebijakan ini sangat mencederai rasa keadilan. Jika kebijakan ini diterapkan, maka penanganan pandemi di kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa dipastikan akan lebih lambat dibandingkan penanganan pandemi di kalangan atas. Mereka yang punya uang dipastikan bisa segera memperoleh vaksin, sementara golongan yang tidak mampu hanya bisa menunggu vaksinasi gratis Pemerintah yang entah kapan akan menjangkau mereka. Ini bisa sangat menciderai rasa kemanusiaan. "Jadi, masyarakat pantas menolak kebijakan yang tidak etis dan tidak bermoral tersebut. Kebijakan itu seharusnya bukan hanya ditunda, tapi juga dicabut," pungkasnya. red: shodiq ramadhan

SHARE:

Artikel Terkait

Parlemen Indonesia Walk Out Saat Israel Ajukan Pembelaan Menyerang Palestina

Ketua BKSAP Dorong Parlemen Dunia Bersikap untuk Hentikan Konflik di Palestina

BKSAP DPR RI Serukan Parlemen se-Asia Bela Palestina

Ketua BKSAP DPR: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina