Indonesia Belum Dapat Izin Haji, Bukhori Minta Pemerintah Bekerja Ekstra

Jakarta (SI Online) - Pemerintah Arab Saudi mengumumkan hanya akan membuka akses masuk terbatas ke wilayahnya bagi 11 negara terhitung mulai hari Ahad (30/5) pukul 01.00 waktu setempat. Seperti dilansir akun twitter resmi Kementerian yang menangani urusan kemanan jemaah haji, @MOISaudiArabia, 11 negara yang mendapat kuota haji tahun ini adalah: Uni Arab Emirat (UAE), Jerman, Amerika, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, dan Jepang. Kesebelas negara ini diizinkan masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi atas dasar pertimbangan keberhasilan pemerintah mereka dalam menjaga stabilitas situasi epidemik dan efektifitas mereka dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di masing-masing negara. Baca juga: Arab Saudi Tolak Vaksin Sinovac, Bagaimana Nasib Calon Haji Indonesia?Kemenag Belum Pastikan Haji 2021, Bukhori: Diplomasi Pemerintah Lemah Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang dibolehkan masuk. Artinya, peluang bagi calon jemaah haji Indonesia untuk bisa melaksanakan haji pada tahun 2021/1443 H masih menyisakan tanda tanya. Menanggapi kabar tersebut, Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf, angkat bicara. Bukhori mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melihat situasi ini secara serius. “Dinamika terbaru menuntut pemerintah Indonesia supaya lebih sungguh-sungguh dalam mengambil sejumlah langkah strategis terkait persiapan haji,” ungkapnya. Di sisi lain, politisi PKS ini menyayangkan keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang tidak memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang diberikan akses masuk oleh Kerajaan. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan lemahnya upaya diplomasi haji pemerintah Indonesia untuk meyakinkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Padahal, keputusan keberangkatan haji mutlak memerlukan intervensi pemerintah. “Pada prinsipnya, kami menghormati keputusan KSA (Kingdom of Saudi Arabia, red), yang kami yakini sebagai ijtihad demi keselamatan jemaah haji. Sementara di sisi lain, kondisi terbaru ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah Indonesia sebab hingga saat ini KSA belum mencabut Indonesia dalam daftar tunda (suspended list),” imbuhnya. Dengan demikian, lanjut Bukhori, dibutuhkan sejumlah langkah ekstra dan serius bagi pemerintah Indonesia sebagai pemenuhan tanggung jawab negara terhadap kesiapan haji ini. “Kualitas diplomasi harus ditingkatkan supaya segera diperoleh kepastian haji bagi jemaah asal Indonesia," kata politisi dari Dapil Jateng I ini. Baca juga: Saudi Tetapkan Kuota Haji 2021 Hanya 60 Ribu Jamaah, Ini Syarat-Syaratnya Bukhori mengaku memahami suasana batin para calon jemaah haji saat ini yang kembali terkatung-katung akibat keputusan ini. Sebab itu, ia tetap bersikeras mendorong kerja ekstra pemerintah Indonesia untuk memenangkan diplomasi haji dengan Kerajaan Arab Saudi. "Demi kepastian bagi calon jemaah haji kita, dimana sebagian besar dari mereka sudah divaksinasi dan siap untuk berangkat ke tanah suci,” pungkasnya. red: shodiq ramadhan

SHARE:

Artikel Terkait

Biaya Haji 2023 Rp49,8 Juta, Anggota FPKS: Belum Adil, Masih Beratkan Jemaah

Anggota DPR Optimis Indonesia Peroleh Kuota Haji Tambahan pada 2023

Banyak Penolakan, Fraksi PKS Minta RUU Sisdiknas Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2023

Anggota Komisi VIII Minta Masyarakat Lapor ke DPR Jika Dapati Penyelewengan BLT BBM