Ironi Angka Kematian Ibu dalam Dekapan Kapitalisme

Melihat potret kesehatan ibu di negeri ini menjadi sebuah ironi yang menyayat hati. Di tengah klaim kemajuan zaman dan teknologi medis, keselamatan para ibu yang bertaruh nyawa demi melahirkan generasi baru justru berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Fakta mencengangkan menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masihlah tinggi. Berdasarkan data terbaru, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Prof. Budi Wiweko, menyebutkan bahwa AKI mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara. Kondisi ini terasa makin janggal mengingat data menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya mengalami surplus atau kelebihan jumlah dokter spesialis kandungan (obstetri dan ginekologi). Kementerian Kesehatan mencatat kebutuhan nasional terhadap dokter kandungan tercatat sebanyak 4.695 dokter, tetapi ketersediaannya telah mencapai 5.126 dokter. Persoalan tingginya AKI dan surplusnya jumlah dokter kandungan tidak lepas dari ketimpangan distribusi dokter di Indonesia. Kebanyakan dokter kandungan terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara wilayah pelosok terutama daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Papua mengalami kelangkaan ekstrem. Ketimpangan ini terjadi akibat jurang pemisah yang lebar terkait tingkat kesejahteraan serta kelengkapan fasilitas penunjang medis antara kota besar dan daerah terpencil. Para tenaga spesialis enggan menetap di daerah karena minimnya sarana hidup dan fasilitas kerja yang layak untuk menunjang profesi mereka. Upaya negara untuk melakukan pemerataan melalui program dinas wajib, seperti Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), kini tidak lagi dapat diandalkan. Program tersebut mandek dan tidak dapat dipaksakan karena adanya benturan regulasi yang menganggap penempatan paksa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tingginya AKI menjadi bukti nyata kegagalan sistem dalam melindungi nyawa warga negaranya, khususnya kaum ibu. Dampak buruk dari fenomena ini tidak berhenti pada kematian sang ibu, tetapi berdampak beruntun pada kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan masa depan anak yang ditinggalkan. Hal ini tentu menyangkut masa depan bangsa dan negeri ini secara luas. Jika dibedah secara sistemik, sengkarut ini lahir dari cara pandang sekular-kapitalistik yang diadopsi saat ini. Dalam paradigma sistem ekonomi kapitalisme, pelayanan kesehatan sering kali bergeser makna menjadi sekadar komoditas bisnis yang berorientasi pada pencarian keuntungan materi belaka. Sistem kapitalisme hanya sibuk mengejar dan memamerkan kuantitas total tenaga kesehatan yang berhasil dicetak. Namun, sistem ini abai dan terbukti gagal dalam mengatur distribusinya secara berkeadilan sehingga angka surplus di pusat sama sekali tidak menyelesaikan masalah di daerah. Negara tampak memosisikan diri hanya sebagai regulator atau pembuat aturan semata, bukan sebagai pengurus (raa’in) yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyatnya. Akibatnya, akses terhadap dokter kandungan yang berkualitas menjadi barang mewah yang hanya dapat dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Tingginya AKI adalah masalah sistemik yang sejatinya tidak dapat diselesaikan hanya dengan memindahkan dokter secara paksa. Persoalan ini jelas berkaitan erat dengan tidak adanya jaminan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan buruknya pemenuhan infrastruktur faskes, rumah sakit, alat medis, hingga tenaga penunjang di daerah. Kondisi ini merupakan sengkarut persoalan di bidang kesehatan dalam naungan kapitalisme yang belum juga dituntaskan secara sahih. Kondisi tersebut sangat kontras dengan paradigma sistem Islam. Dalam naungan sistem ini, kesehatan didudukkan sebagai salah satu kebutuhan dasar publik yang wajib dipenuhi negara. Negara memandang bahwa jaminan kesehatan yang layak adalah hak setiap individu rakyat yang wajib dipenuhi secara mutlak tanpa diskriminasi. Negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur medis, dan tenaga kesehatan dalam jumlah yang memadai. Negara akan mengatur distribusi para dokter ini secara merata berdasarkan pemetaan kebutuhan riil masyarakat di setiap daerah. Tidak boleh ada satu pun wilayah yang kekurangan layanan kesehatan. Lebih dari itu, seluruh pembiayaan sektor kesehatan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh negara melalui kas baitulmal. Alhasil, dengan dukungan tata kelola keuangan yang mandiri dan bebas dari jeratan kapitalisasi, pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara mudah, murah, bahkan gratis. Wallahu A’lam bissawab. Jannatu Naflah, Pemerhati Ibu dan Anak.

SHARE:

Artikel Terkait

Amuk Massa, Bagaimana Perspektif Islam?

Membangkitkan Pemuda Islam

Piala Dunia 2026: Pesta Sepak Bola, Politisasi AS, dan Kontradiksi di Lapangan Hijau

Andalusia: Ketika Cahaya Islam Menyinari Spanyol

Hukum Jual Emas tanpa Surat Menurut Islam

Di Balik Seruan Boikot Bayar Pajak