Jelang Muktamar V, Wahdah Perkuat Wasathiyah dan Kebangsaan
Yogyakarta (Suaraislam.id) — Menjelang penyelenggaraan Muktamar V Wahdah Islamiyah yang akan digelar di Jakarta pada 21–25 Agustus 2026, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Wahdah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Dialog Kebangsaan sebagai bagian dari rangkaian sosialisasi muktamar sekaligus memperkuat konsolidasi kebangsaan.
Mengusung tema “Salam Sehat Indonesia: Jalan Kebangkitan Umat dan Penguatan Ketahanan Bangsa”, forum tersebut menjadi ruang silaturahmi intelektual yang mempertemukan akademisi, tokoh bangsa, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta pimpinan partai politik untuk membahas berbagai isu strategis terkait masa depan Indonesia.
Ketua DPW Wahdah Islamiyah D.I. Yogyakarta, Ustaz Abu Ayyub, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Muktamar V menjadi momentum memperkuat semangat kolaborasi dalam mewujudkan Indonesia yang berkah.
“Alhamdulillah, Wahdah Islamiyah sebentar lagi akan mengadakan Muktamar kelima pada 21–25 Agustus 2026 mendatang, dengan semangat terus mengusung kolaborasi menuju Indonesia yang berkah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui tagline Indonesia Berkah, Wahdah Islamiyah ingin menegaskan pentingnya membangun masyarakat yang sehat hati, sehat jasmani, dan sehat ekonomi sebagai fondasi kebangkitan umat dan ketahanan bangsa.
Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah, Ustaz Zaitun Rasmin yang hadir dalam dialog tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan serupa telah digelar di sedikitnya 10 daerah di Indonesia sebagai bagian dari sosialisasi Muktamar V sekaligus mempererat silaturahmi dengan kalangan intelektual dan berbagai elemen masyarakat.
Dalam pemaparannya, ia mengulas sejarah lahirnya Wahdah Islamiyah yang berawal dari gerakan pengajian sejak 1986 dan berkembang dari arus bawah (bottom-up) hingga resmi menjadi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum pada tahun 2000.
Ustaz Zaitun Rasmin menegaskan bahwa Wahdah Islamiyah terus berkomitmen mengedepankan prinsip wasathiyah atau jalan pertengahan sebagai landasan dalam berdakwah dan berkontribusi bagi bangsa.
“Wahdah Islamiyah di muktamar ini perlu lebih berinteraksi dengan kaum intelektual di berbagai wilayah Indonesia. Wasathiyah dalam Islam menjadi salah satu acuan di Wahdah Islamiyah, di mana kami berusaha benar-benar mengusung konsep ideal dalam Islam, yakni pertengahan dan yang terbaik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar semangat perjuangan yang lahir sejak era 1980-an terus diarahkan secara konstruktif dan produktif dalam menjawab berbagai persoalan umat dan bangsa tanpa terjebak pada sikap pesimistis.
Dialog Kebangsaan juga menghadirkan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, yang mengupas tantangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Ia mengibaratkan demokrasi sebagai jantung tubuh bangsa yang tengah menghadapi berbagai persoalan struktural setelah 27 tahun reformasi.
Menurutnya, praktik dinasti politik yang meluas, disfungsi partai politik, maraknya korupsi birokrasi, hingga menurunnya kualitas kebebasan sipil menjadi tantangan serius yang harus segera dibenahi.
“Dinasti politik merajalela bukan hanya nasional bahkan sampai ke tingkat desa, menghambat sirkulasi kepemimpinan dan membuat akal sehat tidak berjalan,” ujarnya.
Karena itu, Ridho menekankan pentingnya menghadirkan pemimpin yang memiliki integritas, moralitas, dan keimanan yang kuat agar kekuasaan tetap berada dalam koridor nilai-nilai etika.
“Kita membutuhkan pemimpin yang beriman dalam memimpin kita. Seberapa kuatnya kita beribadah kalau diuji dengan kekuasaan belum tentu bisa selamat. Maka kita perlu membangun kepemimpinan berintegritas, ibadah mengendalikan kekuasaan,” katanya.
Perspektif kebangsaan juga disampaikan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammad Chirzin, yang menegaskan bahwa keislaman dan keindonesiaan merupakan dua hal yang saling menguatkan.
Menurutnya, Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan menjadi wadah bersama dalam mewujudkan kemaslahatan bangsa.
“Kesatuan antara keislaman dan keindonesiaan tidak bisa dipisahkan, dan pemuka agama sebaiknya menghadirkan agama sebagai perekat persatuan dan kebersamaan yang menembus batas agama maupun ideologi,” ujarnya.
Ia menambahkan, para pemuka agama memiliki peran strategis sebagai jembatan dialog di tengah masyarakat majemuk dengan mengedepankan nilai kalimatun sawa serta semangat gotong royong.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Provinsi D.I. Yogyakarta, KH Machasin, menilai tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menjaga harmoni sosial di tengah meningkatnya krisis kepercayaan dan potensi polarisasi.
“Merawat harmoni itu persoalan besar, dan tantangannya adalah ketidakpercayaan bahwa kita bisa hidup bersama, sehingga keadilan dan moderasi sangat penting untuk mencegah sikap ekstremisme,” tuturnya.
Menurut Kiai Machasin, penguatan sikap moderat atau wasathiyah harus berjalan seiring dengan penegakan keadilan sosial. Ketika rasa keadilan melemah, pemuka agama bersama seluruh elemen bangsa harus hadir melalui keteladanan moral, keterbukaan, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Melalui rangkaian Dialog Kebangsaan di Yogyakarta, Wahdah Islamiyah berharap dapat memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas, memperkokoh persatuan nasional, serta menghadirkan Indonesia yang sehat hati, sehat jasmani, sehat ekonomi, dan penuh keberkahan sebagai semangat menyongsong Muktamar V Wahdah Islamiyah. []
