Kegamangan Politik Eks Partai Oligarki

Berpecah dan atau bergabung dari KIB, dengan KKIR, sekaligus PDIP yang disebut sebagai Koalisi Besar, takkan mengubah dan berpengaruh apa-apa baik terhadap elektabilitas maupun elektoralnya yang memang sudah diprediksi bakal ambles alias gembos perolehan suaranya kelak di Pemilu/Pilpres 2024. Kecuali, sekarang resultantenya hanya memperjelas arah semakin menunjukkan kegamangan politik mereka sendiri. Kegamangan politik dalam kebergabungan mereka dikarenakan mereka tengah menanggung dosa besar politik yang telah mengantarkan pemerintahan Jokowi menjelma menjadi otoritarianisme otoriter. Sebaliknya, justru dengan peran mereka menjelmakan itu telah mendapatkan imbalan bagi para elite politisnya berlimpah materialisme: kubangan karakter feodalistik dan perilaku hedonis yang telah menjahit mulut mereka menjadi terbungkam menyuarakan morality right and justice. Kecuali, tangan-tangan jahat berjamaah mereka melakukan perampokan negara, melalui korupsi yang tengah semakin merambah di setiap lini struktural pemerintahan maupun privatisasi, bahkan sudah menjadi perilaku, sifat dan sikap kultural bangsa yang seharusnya beradab dan bermartabat sesuai nilai-nilai filosofinya yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka berkonspirasi membentuk partai oligarki di parlemen. Hingga, mematikan demokrasi sebagai mandat daulat rakyat —sepanjang nyaris satu dekade pemerintahan Jokowi, salah satu indikasinya tak pernah sekalipun hak-hak DPR itu dipergunakan ketika ada suatu kasus. Terbukti, kasus sekaliber money laundring 394 T di Kemenkeu dan atau ulah mafia Satgasus Polri Ferdy Sambo pun dibiarkan berlalu, tanpa pansus dan atau panja untuk menggelar hak mempertanyakan, karena ini kasus korupsi dan pencucian uang, dilanjutkan hak usul dan menyatakan pendapat yang mengharuskan untuk memakzulkan Presiden, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Negara jika terbukti itu salah. Yang ada hanya atraksi hearing drama politik kepalsuan antara Menkopolhukam dengan anggota Komisi III Arteria Dahlan sebagai tontonan “gratisan di industri media” sosial dan TV yang dengan begitu cepatnya dalam hitungan menit menghilang, tanpa tindak lanjut apa-apa. Apalagi kegamangan politik dalam keberpecahan, kini mereka masing-masing KKIR, KIB dan PDIP tengah menggali lubang untuk kuburannya sendiri. Kiasan narasi lain untuk keniscayaan mau menerima konsekuensi kekalahan nanti yang memang bagi mereka sangat sulit dipahami dan disadarinya. Dikarenakan masih begitu sangat besar nafsu ambisi kekuasaan, tidak saja telah membutakan mata, bahkan juga membutakan hati. Jokowi yang sesuai perintah konstitusi memang harus berakhir bukannya bersikap independen bagian dari legacy kenegarawanannya, malah seperti seorang influencer yang mancla mencle dari melakukan propaganda terselubung memperpanjang jabatan tiga periode hingga menggalang calon turunan bonekanya di fora koalisi eks partai oligarki yang pernah mendukungnya itu. Sehingga, KKIR dan KIB sampai dipingpong dengan “bola mahkota” Ganjar Pranowo yang pada akhirnya kemudian tetap berlabuh ke tempat asalnya ke kandang banteng moncong putih direstui yang paling saestu sebagai bacapres PDIP yang dideklarasikannya sehari sebelum lebaran dua hari lalu. Padahal, itu sekadar permainan waktu yang sesungguhnya wujud perintah garis komando sebagai petugas partai yang wajib dan harus manut kepada biangnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dahulu dianggap sang “Ratu Marhaenis” sekarang sudah disebut sebagai sang “Ratu Hedonis”: Yang telah mengecilkan arti tukang bakso, mengucilkan manfaat para ibu-ibu mengikuti pengajian, atau malah menyitir menyalahkan ibu-ibu menggunakan minyak goreng, ketika pemerintah menghadapi masalah krisis kelangkaan minyak goreng saat itu. Ketika dari asal kembali ke muasal, meski berganti orang dari Jokowi ke Ganjar Pranowo, sama dan tetap saja digelarinya hanya petugas partai dan atau boneka partai. Yang oleh Rocky Gerung dinilainya takkan beda jauh dari pendahulunya bakal hanya menelurkan kebijakan-kebijakan penerabasan, kebablasan dan abal-abal serta oplosan. Itu akan semakin memperparah —disebut untuk tujuan kesinambungan pembangunan Jokowi yang mang sudah rusak—kondisi Indonesia ke depannya. Semakin memperparah dikarenakan kesinambungannya itu ujung-ujungnya Indonesia hanya akan menjadi negara oligarki yang akan mendudukkan pada kekuatan dua kekuasaan mutlak pada partai politik oligarki dan oligarki korporasi. Lihat saja kemunculan banyak mafia, dari mafia pajak, mafia migas, mafia tambang, mafia peradilan hingga mafia kriminal (judi, narkoba, prostitusi, trafficking, money laundring, penyelundupan, dsb), adalah jalan pembuluh-pembuluh darah yang jantungnya adalah negara oligarki sendiri. Bahkan, kecenderungan yang lebih memperparah itu sudah ada gejala kemunculannya ketika di Kabinet Jokowi itu terwadahi kumpulan penguasa sang pengusaha yang tentakelnya sudah pasti menjulur kemana-mana menjadi gurita bisnis global yang menyarang hingga RRC Tiongkok negara penguasa baru ekonomi dunia. Yang jelas, semoga kegamangan politik mereka itu menjadi pertanda mereka tengah teralienasi dalam wadah “kenikmatan” terlenakan oleh elitisme mereka sendiri di Istana Menara Gading. Yang sesungguhnya di altarnya hingga paling bawah telah kehilangan pendukung akar-akar rumputnya, yaitu hak-hak dan pilar-pilar “kedaulatan rakyat” yang telah terlupakan dan dilupakan oleh mereka sendiri. Inilah yang akan memberi benefit kemaslahatan bagi Koaliasi Persatuan untuk Perubahan yang menggadang Anies Rasyid Baswedan calon Presiden untuk memimpin agenda revolusi dan restorasi perubahan signifikan Indonesia mewujudkan kesetaraan dan keadilan kesejahteraan bersama untuk persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya KPP bersama Anies harus tetap kuat menegakkan konsistensinya bersatu untuk tidak tergoyahkan dikarenakan kegamangan politik eks partai oligarki pasca Ganjar Pranowo ke PDIP, bisa saja KKIR dan KIB bakal merapat ke KKP. Terlebih, adanya rekam jejak historis yang bisa menggugah perasaan romantisme politik yang akan meluluhkan kekuatan penegakan konsistensi itu, seperti: Anies Rasyid Baswedan sendiri dimenangkan dalam PIlkada DKI 2017 adalah berkat dukungan Gerindra yang boleh jadi sebagai “pentolan utama” KKIR tak ada yang tak mungkin akan merapat ke KKP untuk meraih jabatan bacapres dengan mengajukan Prabowo Subianto sendiri dan atau Sandiaga Uno. Atau romantis politik adanya hubungan sejarah Surya Paloh sendiri dengan partai Golkar akan membuka kemungkinan sangat luas bakal merapat ke KKP pula tentu dengan jaminan kedudukan menterinya di Kabinet yang seharusnya dalam wacana rencana di KKP sendiri tak akan ada jabatan menteri di kabinet yang berasal dari keanggotaan partai melainkan hanya dari jabatan profesional sesuai bidang keahlian. Akhirnya, intisari dari intinya, KKP bersama Anies tanpa mereka pun harus sudah bersiap bertempur melawan untuk mengalahkan mereka di kontestasi Pemilu/Pilpres 2024 itu. Dikarenakan KKP sudah didukung oleh kekuatan sangat luar biasa “Koalisi Rakyat” di seluruh pelosok negeri dengan kemunculan ribuan sukarelawan politik mandiri yang memang sudah secara “alamiah” dan “ilmiah” menginginkan angin perubahan itu benar-benar terjadi. Dan kegamangan politik eks partai oligarki itu jadikanlah sebagai bagian dari badai dahsyat angin perubahan itu untuk menyapu dan membersihkan “kekotoran akibat dosa besar politik” mereka. Wallahu a’lam Bishawab Mustikasari-Bekasi, 24 April 2023 Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan

SHARE:

Artikel Terkait

Yang Penting Presidennya Anies, Soal Wapres Nomor 9…

Ini Semua Gara-Gara Jokowi, Oligarki, dan PT-20%

Surat Cinta untuk Mas Anies Baswedan

Cak Imin Cawapres, Bisa Jadi Skenario Penjegalan Anies?