Ketika Kursi Lebih Tinggi dari Nalar

Jika sebuah partai berkali-kali menghasilkan kader yang memperlakukan kekuasaan sebagai privilese—alat untuk mengatur, menggurui, atau memperkaya diri—maka bahasa tubuh kader lainnya pun menyesuaikan: keras terhadap rakyat, lembut terhadap kekuasaan. Insiden Cucun menemukan konteksnya di situ.

Nilai Sebuah Profesi

Yang membuat publik geram bukan hanya ucapan Cucun, melainkan cara ia meremehkan profesi yang berdiri dari disiplin ilmu dan regulasi negara. Para ahli gizi bukan sekadar gelar; mereka bagian dari ekosistem kesehatan publik. Peran mereka muncul dari riset, standar kompetensi, dan kerangka regulasi yang dibangun bertahun-tahun.

Itu sebabnya komentar Cucun langsung memantik reaksi luas. Salah satu komentar di YouTube, dari akun @NorhansyahNorhansyah, menulis: “Saya sebagai rakyat gak merasa memilih binatang ini.” Ekspresi yang keras, tapi mencerminkan kemarahan publik pada kecenderungan politisi yang makin jauh dari nalar dan etika publik.

Padahal fungsi DPR bukan menekan profesi, melainkan memastikan setiap kebijakan publik berjalan dengan benar. Jika seorang anggota DPR bisa tersinggung hanya karena warga meminta ketepatan istilah “ahli gizi”, bagaimana ia akan menghadapi kritik atas anggaran, prioritas kebijakan, atau dugaan penyimpangan? Ini bukan lagi soal perilaku, melainkan soal kapasitas mental untuk hidup dalam demokrasi yang sehat.

Republik yang Berdiri di Atas Profesional

Ketika sebuah partai terlalu dekat dengan kekuasaan, seringkali yang hilang pertama adalah rasa rendah hati. Padahal sejatinya, republik ini berdiri bukan di atas pundak politisi, tetapi di atas kerja senyap para profesional: guru, dokter, ilmuwan, teknisi lapangan, tenaga kesehatan, dan birokrat baik yang menjaga sistem tetap berjalan.

Partai politik—termasuk PKB—hanyalah salah satu elemen demokrasi, bukan pilar eksistensial negara. Kedekatan dengan istana hanya sementara. Reputasi di mata publik jauh lebih lama usianya. Dan publik tidak akan mengingat PKB sebagai partai yang membela kepentingan rakyat, jika kader-kadernya terus menunjukkan pola perilaku yang congkak di hadapan rakyat.

Kita tahu, Republik Indonesia berdiri sebelum PKB ada, dan akan tetap berdiri tanpa PKB. Yang membuat republik ini berjalan bukan amarah seorang politisi, tetapi integritas para profesional yang sehari-hari bekerja tanpa merasa perlu memukul meja.

Insiden Cucun hanyalah satu batu kecil yang menyingkap jurang yang lebih besar: jurang antara politisi yang terlalu nyaman dengan kursi, dan rakyat yang hanya ingin kebijakan publik dijalankan dengan akal sehat. Dan seperti semua hal dalam politik, kursi itu tak pernah abadi. Tapi catatan publik terhadap arogansi—itu lebih sulit dihapus daripada sebuah diksi dalam rapat DPR. []

*Seorang Pengajar di Padang, Sumatera Barat.