Ketua HKTI: Tolak Impor Beras, Kebijakan Nirsimpati dan Merusak Petani
Jakarta (SI Online) – Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak rencana impor beras satu juta ton yang beberapa waktu lalu disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Ketua HKTI Fadli Zon mengatakan, rencana impor beras merupakan kebijakan nirsimpati dan merusak petani.
“Kebijakan ini, walau implementasinya belum diketahui bulan apa, akan langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan,” kata Fadli dikutip Suara Islam Online, Sabtu (13/2) melalui akun Youtube Fadli Zon Official.
Menurut Fadli, tanpa ada rencana impor saja, setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun, dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pengumuman rencana impor beras akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani.
“Jadi sangat tidak bijak apa yang dilakukan Menteri Perdagangan dengan mengumunkan rencana melakukan impor beras disaat petani akan melakukan panen raya,” jelasnya.
Anggota DPR RI itu mengingatkan, puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Mengutip data Badan Pusat Statistik, potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020.
“Sehingga tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras, statistiknya jelas cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020 sehingga tidak ada dasar kuat bagi pemerintah untuk impor beras. Pertanyaannya, pemerintah disasarkan pada data apa dan siapa dalam mengambil kebijakan impor beras ini?” tanya Fadli.
Seharusnya, kata Fadli, keputusan terkait kebijakan pangan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian atau seluruh stakeholder yaitu para petani. Public hearing secara komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat.
Pemerintah, kata Fadli, jangan alergi mendengar masukan dari dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian.
“Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan yang tak lama kemudian dicabut atau direvisi padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani,” kata Politisi Gerindra itu.
Oleh karenanya, kata Fadli, HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor satu juta ton beras yang merusak kehidupan petani yang tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia. HKTI mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan impor beras tersebut.
Kemudian, HKTI meminta pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa bukan sekedar komoditas dagang.
Selanjutnya, HKTI meminta pemerintah terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani serta pemangku pertanian Indonesia dalam perumusan kebijakan pangan nasional.
Kemudian, HKTI juga meminta Bulog untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani sesuai HPP pada panen raya Maret 2021.
“Sekali lagi, jangan sampai rencana melakukan impor beras 1 juta ton ini adalah sebuah rencana yang akal-akalan dan kemudian merugikan petani dan sektor pertanian Indonesia dan di balik semua itu bisa saja ini menjadi bagian dari rent seeking activities atau kegiatan untuk perburuan rente,” tandas Fadli.
red: adhila
