Keuangan Mikro Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Bogor (SI Online) – Kegiatan 8th ASEAN International Conference on Islamic Finance (AICIF) memasuki hari kedua, Rabu (25/11). Pada kesempatan tersebut digelar diskusi bertema “Islamic Micro Finance and Sustainable Development Goals”.
Pembicara pertama pada tema ini ialah Dr. Yurizal Djamaluddin Sanergo, M.Ec, dari Universitas Darusasalam Gontor (UNIDA).
Di awal pemaparannya, Yurizal membuka topik terkait Sustainable Development Goals (SDGs). Menurutnya, latar belakang SDGs: terinspirasi dari konsep Triple Bottom Line (TBL) atau dalam istilah lain disebut 3P (profit, people and planet). Tujuan pembangunan baru ini menegaskan kembali komitmen internasional untuk mengakhiri kemiskinan.
Ada empat pilar SDGs, yaitu: 1. Pembangunan Sosial, 2. Pembangunan Ekonomi, 3. Pembangunan Lingkungan, dan 4. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan. SDGs akan mempengaruhi para praktisi untuk berkerja sama guna mencapai pembangunan berkelanjutan.
Sebelum SDGs, PBB memiliki Millenium Development Goals (MDGs). Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. Yurizal menyatakan ada beberapa perbaikan SDGs seperti: kerangka SDGs disusun menggunakan isu negara berkembang, perluasan sumber pendanaan, mengedepankan HAM dan inklusivitas, melibatkan semua pihak untuk berkontribusi, dan memiliki target untuk menyelesaikan semua tujuan (zero goal).
Selain itu, ia juga berpendapat bahwa beberapa inisiatif atau regulasi di Indonesia telah dirumuskan SDGs dalam rangka mempromosikan SDGs. Namun sekali lagi, ia menegaskan bahwa semua inisiatif besar tidak bisa tercapai kecuali ada cara partisipatif atau inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Berbicara tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM), Yurizal menyatakan peran LKM penting untuk mendukung SDGs.
“Namun karena LKM adalah pasar yang sepenuhnya berbasis, apa yang mereka lakukan hanyalah “membiayai kemiskinan” dan tidak ada hubungannya dengan mempromosikan pencapaian SDGs,” ujarnya.
Masalah kemiskinan sangat terkait dengan inklusi sosial. Dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan inklusi sosial adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini mencakup perantara sosial dan perantara komersial. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan profitabilitas dan kebutuhan sosial untuk mengatasi kemiskinan di antara anggota masyarakat marjinal. Metode ini harus diadopsi di beberapa LKM.
Ia menutup presentasinya dengan menyebutkan beberapa sambutan. Pertama, tujuan pemberdayaan masyarakat. Kedua, meningkatkan komitmen pemerintah untuk terlibat penuh dalam mewujudkan SDGs. Dan terakhir, diperlukannya pengembangan produk yang kreatif dan inovatif dalam kerangka “Paradigma Maslahah”.
