Kode, Hukum, dan Kedaulatan Digital
Dari situ muncul gagasan besar: Indonesia harus mandiri secara digital.
Bukan hanya punya sistem sendiri, tapi juga menguasai arsitektur, algoritma, hingga keamanan datanya. Dan jalan tercepat menuju kemandirian itu adalah open source — perangkat yang bisa diakses bebas, dipelajari, dan dikembangkan tanpa lisensi mahal.
“Dengan open source, kita tidak sekadar membeli teknologi,” kata Raden, “kita belajar membangunnya.”
AI di Balik Hukum
Dari ruang server kecil di belakang kantornya, Raden memperlihatkan sesuatu yang sederhana: chatbot hukum berbasis AI.
Ia mengetik: “Apa sanksi untuk tindak pidana penipuan online?”
Beberapa detik kemudian, layar menampilkan jawaban ringkas, lengkap dengan pasal rujukan dan contoh putusan pengadilan. Semua dihasilkan oleh model Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang ia bangun dengan Llama-3 dan LangChain.
“AI ini tak menggantikan hakim atau jaksa,” katanya, “tapi membantu mempercepat akses pengetahuan hukum.”
Dalam rancangan SDKN, AI semacam ini bisa menelusuri pola residivisme, memetakan wilayah rawan kriminalitas, atau menganalisis kebijakan publik berbasis data empiris.
Bagi Raden, inilah wajah baru penegakan hukum — berbasis data, ditopang kecerdasan buatan, namun tetap berakar pada etika hukum nasional.
Di Balik Baris Kode
Namun perjuangan menuju kedaulatan digital tak semulus baris kode yang tertata rapi. Banyak lembaga masih enggan berbagi data, khawatir pada kebocoran, atau sekadar belum percaya bahwa open source cukup aman.
Padahal, keamanan justru menjadi fondasi utama. Sistem Wazuh memantau anomali keamanan secara real-time; PostgreSQL mengelola basis data dengan enkripsi berlapis; dan container yang dijalankan lewat Docker Compose membuat semua modul — dari keamanan, basis data, hingga chatbot — berjalan dalam satu ekosistem tertutup yang bisa dipasang di mana saja: kantor polisi, kejaksaan, bahkan universitas.
“Yang penting bukan teknologinya,” kata Raden, “tapi semangatnya: tidak bergantung pada pihak luar.”
