Mahkamah Konstitusi
-
OPINI
Mahkamah Konstitusi Pengawal Oligarki
Mahkamah Konstitusi jumawa dan sukses menggagalkan upaya untuk mengubah Presidential Threshold 20 %. Belasan gugatan dikalahkan dengan narasi berbeda tetapi substansi sama yaitu pihak tidak…
Read More » -
NASIONAL
Gugatan PT 20 Persen Ditolak, Yusril: MK Berubah Jadi ‘The Guardian of Oligarchy’
Jakarta (SI Online) – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi saat ini telah berubah dari penjaga konstitusi menjadi ‘the…
Read More » -
RESONANSI
Mahkamah Kejahatan?
Lembaga hukum semacam MK kok bengal dan bebal. Cuma sembilan “hakim” dengan atribut disematkan “tinggi”, sesungguhnya hanya mencerminkan bengis dan egoismenya yang “tinggi”. Itulah ekspresinya,…
Read More » -
OPINI
Dua Puluh Persen adalah Kejahatan Politik
Adanya Presidential Threshold (PT) 20 % adalah kezaliman atau kejahatan politik. Membunuh hak partai kecil untuk dapat mengajukan Calon Presiden kecuali hanya dengan Koalisi. Koalisi…
Read More » -
NASIONAL
Tok! Adik Ipar Jokowi Harus Mundur dari Kursi Ketua MK
Jakarta (SI Online) – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi masa jabatan hakim konstitusi pada UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK.…
Read More » -
OPINI
Anwar Usman dan MK yang Layak Dibubarkan
Mahkamah Konstitusi (MK) itu wadahnya jelas ada karena aturan Konstitusi, tetapi personalnya jika menggunakan bahasa halus, patut untuk ditinjau kembali atau ‘to the point’ nya…
Read More » -
RESONANSI
Filosofi Negeri Bunglon
Belajarlah hidup itu dari pepohonan atau tanaman-tanaman. Jangan belajar dari binatang bunglon. Jika pohon itu disebut mahoni, ya akan tumbuh menjadi mahoni, bukan pohon jati.…
Read More » -
RESONANSI
Preshold 0% yang Dilupakan
Tuntutan-tuntutan yang disuarakan di tengah-tengah maraknya demo mahasiswa memang sudah mengeksplorasi kepentingan hal-hal yang substantif. Tetapi, sesungguhnya dari sekian tuntutan itu masih ada yang tertinggal…
Read More » -
NASIONAL
Mantan Ketua MK: Negara yang Mencoba ‘Third Termism’, Demokrasinya Tak Bermutu
Jakarta (SI Online) – Munculnya keinginan memperpanjang masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Namun hal itu juga terjadi…
Read More » -
NASIONAL
Guru Besar UMJ: UU IKN Cacat Formil-Materiil seperti UU Ciptaker
Jakarta (SI Online) – Guru Besar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri mengungkapkan, UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) cacat…
Read More »