Mengapa Israel Mencampuri Pendidikan Palestina?
Otoritas pendudukan berusaha menyensor kurikulum sekolah Palestina karena kurikulum tersebut mengajarkan kesadaran nasional.
Bagi para orang tua, guru, dan pihak sekolah, menerima kurikulum Israel berarti menyetujui aneksasi atas Yerusalem serta penghapusan identitas Palestina di kota tersebut.
Penghapusan konsep pendudukan, Nakba, pengungsi, hak untuk kembali (right of return), kedaulatan, dan simbol nasional secara bertahap dapat memisahkan identitas politik Palestina dari narasi sejarahnya.
Ketika Israel berkesempatan menyensor dan membentuk kurikulum Palestina, sekutu Baratnya justru minim melakukan pengawasan terhadap kurikulum yang diajarkan kepada anak-anak Israel sendiri.
Dalam bukunya Palestine in Israeli School Books, ahli filologi Israel Nurit Peled-Elhanan meneliti buku pelajaran sejarah dan geografi Israel terbitan pasca-Oslo. Ia menemukan penggunaan stereotip rasial secara luas serta penghapusan keberadaan Palestina.
Ia menyimpulkan keprihatinannya bahwa para siswa Israel lulus dan mengikuti wajib militer setelah “diajarkan untuk membenci dan takut” kepada warga Palestina tanpa memiliki pengetahuan tentang kehidupan mereka.
Studi terbaru terhadap 123 buku pelajaran di sekolah Yahudi Israel oleh akademisi Israel Yael Teff-Seker juga menemukan kerangka etnosentris yang kuat. Studi tersebut menyoroti pemeliharaan rasa sebagai korban (victimhood) di kalangan Yahudi serta minimnya porsi bagi narasi Palestina.
Ia mencatat bahwa meski konsep perdamaian dengan negara Arab digambarkan positif, pendudukan “digambarkan secara netral tanpa penilaian”. Selain itu, wilayah pendudukan Palestina kerap dinamai menggunakan istilah Israel, seperti Yudea dan Samaria, alih-alih Tepi Barat.
Makalah penelitian karya akademisi Israel Roy Weintraub bersama rekannya meneliti bagaimana kurikulum negara Israel membahas Nakba, salah satu peristiwa utama pembentuk identitas dan realitas politik Palestina.
Istilah tersebut hanya “sebagian hadir” dalam buku pelajaran Israel, sementara “sebagian besar materi pengajaran membenarkan tindakan pasukan Israel selama Perang 1948”.
Makalah tersebut menyimpulkan: “Dimasukkannya sejarah yang sulit ke dalam kurikulum tidak serta-merta mendorong pemahaman kritis mengenai penderitaan dan ketidakadilan yang dialami.”
Persoalan kurikulum di Israel-Palestina lebih besar dari sekadar pendidikan, melainkan persoalan kekuasaan.
Ketika satu pihak mengendalikan tanah, pergerakan, izin, anggaran, dan lembaga, lalu memengaruhi bahasa yang digunakan pihak lain untuk menjelaskan realitas kepada anak-anaknya, ruang kelas berubah menjadi medan konflik.
Perselisihan mengenai buku pelajaran Palestina bukan hanya tentang apa yang dipelajari anak-anak. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang berwenang menentukan apa yang dianggap sebagai sejarah sah sejak awal.[]
Sumber: Aljazeera.com
