SUARA PEMBACA

Pemimpin Gonta-ganti, Rakyat Tetap Menderita

Oleh: Titin Hanggasari (Muslimah Pemerhati Kebijakan Publik)

Pergantian pemimpin kembali menyita perhatian publik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026. Menanggapi hal tersebut, MPR menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan dan akan segera menindaklanjuti proses pengisiannya sesuai ketentuan konstitusi.

Peristiwa ini tentu menambah dinamika politik nasional dengan munculnya berbagai spekulasi mengenai calon pengganti, konfigurasi kekuatan partai, hingga arah pemerintahan ke depan. Namun, di tengah hiruk-pikuk pergantian elite, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar untuk direnungkan: apakah pergantian pemimpin benar-benar akan membawa perubahan berarti bagi kehidupan rakyat?

Bagi masyarakat kecil, pergantian pejabat bukanlah persoalan utama. Mereka jauh lebih membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, lapangan pekerjaan yang layak, kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, serta jaminan hidup sejahtera. Faktanya, sepanjang sejarah pergantian kepemimpinan, masyarakat dinilai belum sepenuhnya merasakan hak kesejahteraan tersebut, bahkan beban hidup terasa kian berat siapa pun yang menduduki kursi kekuasaan.

Politik Sibuk Mengurus Kekuasaan, Rakyat Menanggung Persoalan

Dalam sistem demokrasi, pergantian kepemimpinan merupakan bagian lumrah dari mekanisme politik. Pemilihan umum, koalisi partai, negosiasi antarelite, hingga pergantian pejabat menjadi dinamika yang terus berulang. Kekuasaan diperebutkan melalui kompetisi politik yang bertumpu pada dukungan modal, popularitas, dan kekuatan mesin partai.

Persoalannya, energi politik kerap lebih tersita untuk perebutan dan konsolidasi kekuasaan daripada memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Pergantian figur sering dipersepsikan sebagai simbol harapan perubahan, padahal langkah tersebut belum tentu menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.

Di sisi lain, rakyat terus berhadapan dengan berbagai persoalan struktural. Biaya pendidikan dan kesehatan masih menjadi beban berat keluarga, lapangan pekerjaan belum merata, serta penguasaan sumber daya ekonomi menyisakan ketimpangan. Dalam situasi demikian, pertanyaan krusialnya bukan sekadar siapa yang akan menggantikan pejabat, melainkan apakah sistem yang dijalankan mampu mengakhiri berbagai persoalan tersebut.

Pergantian pemimpin memang berpotensi mengubah arah kebijakan tertentu. Akan tetapi, jika paradigma pengelolaan negara tetap sama, perubahan itu berisiko hanya bersifat parsial. Bahkan, pergantian orang dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas politik lima tahunan tanpa menghasilkan perbaikan mendasar bagi kesejahteraan masyarakat.

Akar Persoalan: Politik dalam Sistem Sekularisme-Demokrasi

Persoalan yang berulang ini dinilai tidak dapat dilepaskan dari paradigma politik sekularisme-demokrasi. Secara konseptual, sekularisme memisahkan agama dari pengaturan kehidupan publik, sedangkan demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagai sumber pembentukan hukum.

Dalam praktiknya, kekuasaan dijalankan melalui mekanisme politik yang sangat dipengaruhi kepentingan partai, pemilik modal, dan kompromi elite. Tingginya biaya politik juga berpotensi mendorong hubungan transaksional antara pemilik kekuatan ekonomi dan pemegang kekuasaan.

Akibatnya, kebijakan publik rentan lebih berpihak pada kepentingan kelompok yang memiliki akses dan modal daripada kebutuhan masyarakat luas. Sumber daya alam yang semestinya dikelola untuk kemaslahatan rakyat pun berisiko terjebak dalam orientasi keuntungan dan kepentingan korporasi.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Selama politik dipahami semata-mata sebagai jalan meraih dan mempertahankan kekuasaan—bukan sebagai amanah mengurus urusan umat—pergantian pemimpin tidak akan otomatis mengakhiri penderitaan rakyat. Dengan demikian, masalahnya bukan hanya pada kualitas individu pejabat, melainkan juga pada sistem yang mengatur cara kekuasaan diperoleh, hukum ditetapkan, dan kekayaan negara dikelola.

1 2 3Laman berikutnya
Back to top button