OPINI

Sihir Kursi dan Mental Pantang Mundur Pejabat

Oleh: Muhibbullah Azfa Manik

Di ruang sidang yang dingin itu, seorang pria berkemeja batik lengan panjang duduk tegak di kursi pesakitan dengan tangan kanan yang sesekali membetulkan letak kacamata. Ia adalah seorang pejabat tinggi yang baru saja menyandang status terdakwa dalam perkara rasuah.

Di luar gedung pengadilan, kamera televisi menyorotinya tanpa henti untuk menanti satu kalimat sakti yang kerap diucapkan para politikus di Tokyo atau Seoul saat tersandung skandal serupa, yakni pernyataan mengundurkan diri. Namun, kalimat tersebut tidak pernah meluncur dari bibirnya.

Melalui kuasa hukum yang berbicara berapi-api di hadapan wartawan, sang pejabat justru menegaskan bahwa dirinya masih sah menjabat dengan berlindung di balik tameng klasik asas praduga tak bersalah. Baginya, selama palu hakim belum mengetuk putusan berkekuatan hukum tetap, tidak ada alasan untuk menanggalkan atribut kekuasaan.

Pemandangan semacam ini bukan barang baru di panggung birokrasi dan politik Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, publik seolah dipaksa terbiasa menyaksikan drama para pemangku jabatan yang enggan beranjak dari kursinya meski badai skandal etik dan hukum sudah menghantam.

Pejabat yang memilih mundur secara sukarela demi menjaga marwah institusi dapat dihitung dengan jari sebelah tangan. Selebihnya, kursi kekuasaan dipertahankan hingga titik darah penghabisan, bahkan saat status hukum mereka telah berubah menjadi narapidana atau surat pemberhentian tidak hormat sudah berada di ambang pintu.

Mengapa melepaskan jabatan terasa begitu berat bagi elite di negeri ini? Jawabannya ternyata tidak sesederhana persoalan tamak harta atau gila kuasa, melainkan berakar pada jalinan sejarah feodalisme, struktur sosial komunal, beban kultural kesukuan, hingga mahalnya ongkos politik yang berkelindan selama berabad-abad.

Jejak Feodalisme dan Tuah Kekuasaan

Untuk memahami cara pandang elite Indonesia terhadap jabatan, kita perlu menengok kembali warisan struktur kekuasaan tradisional di Nusantara. Sejarawan dan Indonesianis terkemuka, Benedict Anderson, dalam kajian klasiknya mengenai gagasan kekuasaan di Jawa pernah mengulas bagaimana kekuasaan dalam tradisi lama dipandang sebagai sesuatu yang konkret dan bersifat mistis.

Dalam tradisi tersebut, kekuasaan bukanlah sekadar kontrak kerja administratif, melainkan bukti adanya wahyu, legitimasi moral, dan kemuliaan derajat. Alam pikir feodal yang jejaknya masih tertinggal di ruang birokrasi modern membuat pangkat dan jabatan menempatkan seseorang pada kasta sosial yang terhormat layaknya kaum priayi di masa silam.

Kursi kekuasaan menghadirkan privilese, penghormatan, sekaligus rasa aman sehingga melepaskannya secara sukarela di tengah jalan kerap dipersepsikan sebagai tanda hilangnya tuah dan kemuliaan. Seseorang yang turun dari jabatan tanpa menyelesaikan masa tugasnya dianggap mengalami penurunan derajat sosial secara drastis di mata lingkungan sekitarnya.

Warisan feodal ini kemudian berpadu dengan relasi patron-klien yang mengakar kuat dalam masyarakat agraris. Seorang pejabat publik jarang berdiri sebagai individu yang otonom karena di belakangnya terdapat barisan panjang kerabat, sanak saudara, hingga konstituen yang menggantungkan harapan pada posisinya.

Ketika seorang pejabat memilih mundur, keputusan itu tidak hanya berdampak pada nasib kariernya sendiri. Langkah tersebut juga dinilai memutus rantai akses dan perlindungan bagi jaringan pendukung di bawahnya.

1 2 3Laman berikutnya
Back to top button