Munarman: Politik tak Bisa Dipisahkan dari Masjid
Jakarta (SI Online) – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman secara tegas menyebut politik tak bisa dipisahkan dari masjid.
Hal itu diucapkan olehnya dalam menanggapi seruan Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin agar masjid tidak dijadikan ajang politik praktis. “Di masa Rasulullah, masjid adalah pusat segala kegiatan, baik politik hingga strategi perang,” kata Munarman, Kamis (19/4/2018).
Salah satunya, menurut Munarman, Rasulullah melakukan rapat untuk mengirimkan ekspedisi pasukan jihad dan ekspedisi pengiriman utusan ke kaisar Romawi dan kaisar Persia, yakni bagaimana berpolitik agar ajaran Islam dapat menyebar ke seluruh dunia.
“Jadi justru bila ada yang memisahkan masjid dari politik. Maka tentu saja itu artinya melakukan sekulerisasi dan meneruskan ajaran Snouck Hurgronje. Yaitu memisahkan Islam dari politik dan kehidupan,” cetusnya.
Lebih lanjut dirinya menerangkan, bahwa Islam itu bukan sekadar agama yang hanya mengatur urusan ibadah semata. “Karena Islam mengajarkan seluruh sendi kehidupan. Menuju rahmatan lil alamin,” ujarnya
“Jadi bagi saya seruan itu aneh bila menjauhkan mesjid dari politik,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DMI Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin meminta elite politik untuk tidak nekat menggunakan masjid sebagai medium berpolitik. ”Jangan lah. Politik jangan dibawa ke masjid,” ujarnya saat menghadiri deklarasi Indonesian Islamic Youth Economic Forum (ISYEF) di Perpustakaan Nasional di Jakarta, Ahad (15/4).
Pasalnya, jika agama dicampuradukkan dengan politik praktis, hal itu menimbulkan kerawanan sosial. Meski demikian, dewan masjid harus mengambil peran dalam setiap persoalan atau pertikaian yang ada di masyarakat. ”Pokoknya dewan masjid jadi fasilitator semua masalah,” imbuhnya.
sumber: indopos
