Munarman: Gibran Harus Diberhentikan MPR, Hak Pensiun dan Fasilitas Mantan Wapres Bisa Dicabut
Jakarta (Suaraislam.id) – Ahli hukum Munarman menawarkan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR setelah Gibran dikabarkan mengajukan surat pengunduran diri. Ia menilai DPR dan MPR tidak perlu terjebak dalam proses pemakzulan panjang melalui mekanisme Pasal 7B UUD 1945, tetapi dapat segera memproses pemberhentian dengan mempertimbangkan sejumlah fakta hukum terkait dokumen persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam analisis hukum bertajuk “Konsekuensi Hukum Putusan MA, Dicabutnya Suket Gibran, dan Mundurnya Gibran”, Kamis (12/11/2026), Munarman menyebut sejumlah dokumen dan peristiwa yang menurutnya harus menjadi dasar penyelesaian persoalan tersebut.
Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dalam pertimbangan putusan menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah yang disetarakan. Selain itu, terdapat Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan batal surat keterangan (suket) Gibran, serta keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 yang mencabut suket tersebut.
Munarman juga menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh LSP, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, surat pengunduran diri Gibran kepada MPR, serta sikap lembaga tersebut dalam menyikapi pengunduran diri itu.
Munarman Ingatkan Risiko Pemakzulan Berlarut-larut
Munarman memahami kemarahan masyarakat yang menginginkan Gibran tetap diproses melalui pemakzulan atau impeachment, meskipun telah mengajukan pengunduran diri. Dorongan itu, menurutnya, muncul dari akumulasi kekecewaan terhadap berbagai persoalan politik dan hukum selama pemerintahan sebelumnya.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang menjadi sumber kemarahan rakyat, mulai dari dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus KM 50, kematian petugas KPPS Pemilu 2019, penyerahan sumber daya alam Indonesia kepada China dan pihak asing lainnya, hingga perampasan hak ekonomi rakyat melalui UU Omnibus Law.
Munarman juga menyinggung dugaan persekusi dan pembunuhan terhadap ulama, adu domba antarumat Islam, serta berbagai persoalan lain, termasuk dugaan rencana makar dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Menurutnya, akumulasi persoalan tersebut membuat seruan agar Gibran tetap dimakzulkan semakin menguat. Sebagian pihak menilai pengunduran diri justru akan membuat Gibran tetap terhormat dan memperoleh hak-hak sebagai mantan wakil presiden.
Namun, Munarman mengingatkan agar persoalan ini disikapi dengan kepala dingin dan tidak terjebak dalam manuver politik pihak-pihak yang ingin mempertahankan pengaruhnya.
Ia menilai penggunaan mekanisme pemakzulan berdasarkan Pasal 7B ayat (1) hingga ayat (5) UUD 1945 berpotensi membuka ruang manuver politik yang panjang. Menurutnya, proses tersebut dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi politisi maupun hakim MK, sebagaimana yang ia kaitkan dengan proses Putusan MK Nomor 90 dan perubahan aturan KPU yang sebelumnya memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden.
“Jadi kita harus hati-hati dengan isu tersebut,” tegas Munarman.
Lima Langkah Pemberhentian Gibran
Sebagai jalan keluar, Munarman menawarkan lima langkah penyelesaian. Pertama, MPR menerima terlebih dahulu surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan kepada lembaga tersebut.
Kedua, DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk meminta MPR segera menggelar sidang pemberhentian Gibran. Dalam proses itu, DPR perlu menyampaikan berbagai fakta hukum terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran sekaligus meminta agar hak pensiunnya sebagai wakil presiden dicabut.
Ketiga, DPR tidak perlu lagi meminta pemeriksaan MK karena Gibran telah menyatakan mengundurkan diri.
Keempat, MPR memproses pemberhentian Gibran sekaligus meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana terkait penerbitan suket yang disebut Munarman sebagai dokumen asli tetapi palsu (aspal).
Kelima, Munarman menilai ketetapan MPR mengenai pemberhentian wakil presiden tersebut dapat diselesaikan dalam satu hari.
Ia mengingatkan, jika pemberhentian tetap dipaksakan melalui mekanisme impeachment Pasal 7B, prosesnya bisa berlangsung berminggu-minggu. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi melelahkan masyarakat sekaligus membuka peluang mobilisasi massa ke MK dan DPR, serta manuver politik di lingkungan parlemen dan lembaga peradilan.
Hak Pensiun dan Fasilitas Mantan Wapres Bisa Dicabut
Munarman juga menyoroti persoalan hak-hak Gibran apabila pengunduran dirinya diterima. Menurutnya, hak pensiun dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden dapat dipersoalkan melalui proses hukum pidana apabila terbukti diperoleh menggunakan dokumen otentik yang memuat keterangan tidak benar.
Ia menilai penggunaan dokumen tersebut untuk memperoleh hak, baik ketika menjabat Wali Kota Surakarta maupun saat menjadi wakil presiden, harus dituntaskan melalui proses hukum.
