Palestina Kecam Proyek Jalan Permukiman Ilegal Senilai 300 Juta Dolar
Yerusalem (SI Online) – Pemerintah Palestina mengecam keras persetujuan Israel atas dana sekitar 300 juta dolar AS untuk pembangunan jalan permukiman ilegal di Tepi Barat.
Langkah provokatif tersebut disebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dalam rapat mingguan pemerintah di Ramallah.
Pemerintah Palestina menegaskan bahwa alokasi dana raksasa itu bertujuan mendukung perluasan permukiman di tengah meningkatnya aksi kekerasan.
Data resmi menunjukkan bahwa sepanjang April lalu telah terjadi lebih dari 1.600 serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal dan pasukan Israel.
Aksi kriminal tersebut meliputi penyerangan fisik terhadap warga, perusakan tanaman, hingga penghancuran rumah-rumah milik penduduk Palestina.
Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa pemerintah penjajah telah menyetujui dana lebih dari 1 miliar shekel untuk proyek jalan tersebut.
Dana perencanaan awal untuk memuluskan proyek jalan permukiman itu dikabarkan telah dialokasikan oleh otoritas Zionis.
Israel terus melakukan ekspansi permukiman di Tepi Barat yang direbut sejak perang 1967 meski komunitas internasional telah menyatakan tindakan itu ilegal.
Di sisi lain, pemerintah Palestina memberikan peringatan serius mengenai ancaman penyebaran penyakit mematikan di Jalur Gaza.
Sanitasi yang buruk, pencemaran sumber air, serta rusaknya sistem pembuangan limbah menjadi pemicu utama krisis kesehatan tersebut.
Pemerintah Palestina mencatat adanya lonjakan populasi serangga dan hewan pengerat sehingga mendesak bantuan internasional segera dikirimkan.
Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA) menyatakan bahwa warga Gaza semakin menderita akibat infeksi kulit.
Tim medis UNRWA saat ini harus menangani sekitar 40 persen dari total kasus infeksi yang dilaporkan oleh warga.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melaporkan lebih dari 17.000 kasus infeksi yang berkaitan dengan hewan pengerat dan parasit sepanjang tahun ini.[]
sumber: Xinhua
