PBB Hanya Akui Nama “Al-Haram asy-Syarif” untuk Komplek Al Aqsha

New York (SI Online) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara 129:11 menyetujui resolusi yang mengabaikan hubungan Yahudi dengan Temple Mount. Mereka hanya mengakui nama Islamnya saja untuk komplek Al Aqsha itu, yakni al-Haram asy-Syarif. Teks resolusi tersebut, yang disebut sebagai “Resolusi Yerusalem", adalah bagian dari dorongan oleh Otoritas Palestina (PA) dan negara-negara Arab di seluruh sistem PBB untuk mengubah citra situs paling suci Yudaisme sebagai khusus situs Islam. Amerika Serikat (AS), pihak yang menentang teks tersebut, mengatakan bahwa penghilangan terminologi inklusif untuk situs yang disucikan oleh tiga agama adalah keprihatinan yang nyata dan serius. "Adalah salah secara moral, historis dan politik bagi anggota badan ini untuk mendukung bahasa yang menyangkal koneksi Yahudi dan Kristen ke Temple Mount dan al-Haram al-Sharif," kata pihak utusan AS kepada Majelis Umum PBB (UNGA). AS bukan satu-satunya negara yang menyuarakan keprihatinan atas kurangnya bahasa inklusif. Dalam upaya untuk memastikan dukungan untuk resolusi tersebut, penulisnya telah membuat beberapa amandemen kecil sejak Majelis Umum terakhir menyetujui resolusi tersebut pada tahun 2018 dengan suara 148:11. Teks itu mereferensikan al-Haram al-Sharif dua kali, sekali di bagian tindakan resolusi dan sekali di pendahuluan. Kali ini, frasa al-Haram al-Sharif hanya disebutkan satu kali dalam pendahuluan. Terlepas dari pergeseran ini, dukungan untuk resolusi menurun, dengan jumlah negara yang abstain meningkat lebih dari dua kali lipat dari 14 menjadi 31. Tiga tahun lalu, semua negara Eropa mendukung teks tersebut; tahun ini beberapa dari mereka mengubah suara mereka. Hongaria dan Republik Ceko menentang resolusi tersebut, sementara Austria, Bulgaria, Denmark, Jerman, Lituania, Belanda, Rumania, Slovakia, dan Slovenia abstain. Seorang utusan Inggris mengatakan: "Resolusi yang diadopsi hari ini mengacu pada tempat-tempat suci di Yerusalem dalam istilah Islam murni tanpa mengakui terminologi Yahudi Temple Mount." “Inggris telah menjelaskan selama bertahun-tahun bahwa kami tidak setuju dengan pendekatan ini—dan sementara kami menyambut baik penghapusan sebagian besar referensi ini, kami kecewa karena kami tidak dapat menemukan solusi untuk referensi akhir,” kata utusan itu, seperti dikutip Jerusalem Post, Jumat (3/12/2021). "Oleh karena itu Inggris telah memindahkan suara kami hari ini dari 'ya' menjadi 'abstain'. Jika referensi yang tidak seimbang telah dihapus, Inggris akan siap dan bersedia untuk memilih 'ya'," katanya. “Ini tidak boleh disalahpahami sebagai cerminan dari perubahan kebijakan Inggris terhadap Yerusalem. Sebaliknya, ini adalah sinyal penting dari komitmen kami untuk mengakui sejarah Yerusalem kepada tiga agama monoteistik.” Uni Eropa mengambil sikap tengah, menyambut amandemen yang dibuat oleh PA dan kelompok-kelompok Arab untuk mengurangi jumlah tahunan sekitar 20 resolusi tentang Israel yang mereka ajukan ke UNGA untuk disetujui. “Uni Eropa menegaskan kembali bahwa kapanpun mengacu pada Temple Mount/al-Haram al-Sharif dalam resolusi Yerusalem, kedua istilah, yaitu Temple Mount dan al-Haram al-Sharif harus digunakan,” kata seorang perwakilan Uni Eropa. Hal yang sama, katanya, berlaku untuk setiap teks yang berkaitan dengan Yerusalem. “Uni Eropa menyerukan kepada semua pihak untuk tidak menyangkal ikatan sejarah agama-agama lain dengan kota Yerusalem dan tempat-tempat sucinya, dengan demikian mencoba mendelegitimasi sejarah mereka,” kata utusan itu. Terlepas dari kata-katanya, cukup banyak negara anggota UE yang menyetujui teks tersebut, termasuk Belgia, Prancis, Spanyol, dan Italia. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour berterima kasih kepada mereka yang mendukung teks Resolusi Yerusalem. "Ini adalah resolusi yang tepat dan diperlukan untuk memberikan harapan dan dukungan kepada orang-orang kami," katanya. "Ini mendorong kembali upaya untuk mengubah konflik Israel-Palestina menjadi konfrontasi agama," kata Mansour, menambahkan bahwa itu bergantung pada bahasa di Yerusalem yang telah disetujui dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia meminta PBB untuk menerima Palestina sebagai negara anggota dan meminta pertanggungjawaban Israel atas penolakannya untuk mundur ke garis pra-1967, sehingga resolusi dua negara untuk konflik dapat dilaksanakan. “Kami tidak akan pernah menerima untuk terus hidup di bawah pendudukan dalam sistem apartheid; kami berhak mendapatkan kebebasan dan martabat di tanah air kami,” kata Mansour. red: a.syakira

SHARE:

Artikel Terkait

Pembina JATTI Minta PBB Batalkan Hak Veto AS yang Selalu Lindungi Zionis Teroris

Lewat Veto, AS Tolak Rencana Palestina dapat Keanggotaan Penuh di PBB

Ketua FPKS DPR: AS Tidak Mendukung Terciptanya Perdamaian

PBB Ungkap 70 Persen Penduduk Gaza Kaum Muda