Melemahkan PBB Bukan Kebijakan Baru AS
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengecam tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki dalam pidatonya yang keras di Majelis Umum PBB.
Oleh: Moncef Khane, Mantan pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Debat umum tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) dimulai Selasa pagi di New York dalam situasi yang sangat buruk. Selain kemacetan lalu lintas dan tarif hotel yang terlalu mahal, iring-iringan kendaraan para pejabat serta para tokoh yang datang silih berganti untuk menyampaikan pidato yang telah disusun dengan cermat, sidang kali ini akan mendengarkan pidato terakhir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai kondisi PBB.
Guterres memimpin PBB selama 10 tahun, dan selama masa itu, ia berulang kali gagal membelanya ketika organisasi tersebut mendapat serangan. Ia menyerahkan jabatan sebagai pemimpin sebuah organisasi dunia yang berada di ambang kehancuran finansial dan semakin terpinggirkan dibandingkan sebelumnya.
Ironisnya, AS berperan dalam kondisi tersebut
Ironisnya, Guterres harus berterima kasih kepada Amerika Serikat, negara tuan rumah PBB, dan presidennya yang berubah-ubah, Donald Trump, atas kondisi buruk tersebut.
Awal tahun ini, pemerintahan Trump menarik diri dari puluhan badan dan organ PBB dan, dalam langkah yang luar biasa, menghentikan seluruh pembayaran kewajibannya kepada anggaran reguler dan anggaran pemeliharaan perdamaian PBB.
Namun, keputusan kebijakan yang drastis tersebut tidak muncul begitu saja. Ketidakpuasan Trump terhadap PBB memiliki banyak dimensi, dan keputusannya untuk berhenti memenuhi kewajiban keuangan Washington yang mengikat secara hukum bisa jadi merupakan puncak logis dari kebijakan AS selama beberapa dekade.
Pada pertengahan 1980-an, pemerintahan Ronald Reagan menuduh PBB sebagai forum negara-negara dunia ketiga yang anti-Amerika.
Untuk memaksa organisasi tersebut agar lebih melayani kepentingannya, dan dengan mengatasnamakan kebutuhan reformasi yang selalu didengungkan dan diyakini oleh semua sekretaris jenderal, AS mulai menahan sebagian dari kontribusi yang telah ditetapkan untuknya. Saat itu, kontribusi AS mencakup seperempat anggaran reguler dan sepertiga anggaran pemeliharaan perdamaian PBB.
Pada 1987, AS melonggarkan kebijakan penahanan pembayaran tersebut. Namun, preseden telah tercipta.
Washington terus menggunakan ancaman menahan pembayaran untuk mempertahankan cengkeramannya atas organisasi yang dipandangnya—dan masih dipandangnya—sebagai sarana untuk melayani kepentingan nasionalnya, bukan sebagai lembaga multilateral yang melayani seluruh umat manusia.
Sejak era Reagan, AS terus menempatkan PBB dalam kendali finansial yang ketat dan hingga hari ini dengan sengaja terus menumpuk tunggakan pembayaran.
Saat ini, AS diperkirakan berutang 4,2 miliar dolar AS, atau setara dengan 120 persen dari anggaran reguler PBB untuk tahun 2026.
Trump dengan mudah mengadopsi kebijakan ini sebagai bentuk tekanan finansial.
Pemerintahannya memperlambat pembayaran kewajiban, meskipun awal bulan ini AS membayar 827 juta dolar AS dari kewajiban yang masih tertunggak agar dapat mempertahankan hak suaranya di Majelis Umum PBB.
