Pemerintah Afghanistan Minta JK Fasilitasi Dialog dengan Taliban
Jakarta (SI Online)-Pemerintah Afghanistan berharap mantan Wapres HM Jusuf Kalla (JK) beserta ulama-ulama di Indonesia bersedia untuk memfasilitasi dialog antara pihaknya dengan faksi Taliban demi mengakhiri konflik kekerasan yang semakin meningkat di negara tersebut. Pemerintah Afganistan ingin dialog tersebut dilakukan di Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama dan Haji Republik Islam Afghanistan Mohammad Qasim Halimi saat berdialog dengan JK di Istana Presiden Afganistan Char Chinar Palace di Kabul, Rabu, 23 Desember 2020.
“Kita ingin Pak JK dan ulama Indonesia memfasilitasi dialog ulama Afghanistan dan ulama Taliban untuk mengakhiri konflik,” ujarnya.
Qasim menyebutkan konflik tersebut terjadi akibat adanya perbedaan antara faksi faksi di Afganistan dalam hal mencari model pemerintahan Islam yang cocok bagi negara Islam berpenduduk 32 juta jiwa tersebut. Untuk itu Qasim menyatakan pihaknya ingin segera mengakhiri tindak kekerasan dan saling bunuh antar warganya dikarenakan adanya perbedaan pendapat.
“Konflik di Afganistan akibat adanya perbedaan mengenai model pemerintahan Islam mana yang cocok bagi negara kami. Untuk itu kami ingin semua itu diakhiri, dan kami ingin mendiskusikan untuk segera menentukan bentuk pemerintahan yang cocok,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) HM Jusuf Kalla (JK) menyatakan komitmennya untuk terus mengajak pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan untuk terus berunding mengakhiri kekerasan di negara tersebut.
JK juga akan mengajak ulama-ulama di Indonesia untuk membujuk Taliban agar mau berdialog dengan Pemerintah Afghanistan. JK juga menyatakan akan segera berkoordinasi dengan MUI mengenai ajakan tersebut, dan melapor ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk berkoordinasi.
“Mengundang pihak yang berkonfik untuk berdialog di Jakarta itu salah satu opsi, kita akan mengundang melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saya juga akan segera melaporkan ke wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk berkordinasi bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari Pemerintah RI,” jelas JK.
