Dukung JK, Pemuda Hidayatullah: Tuduhan Penistaan Salah Kaprah
Jakarta (SI Online)-Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Haniffudin Chaniago, menyampaikan dukungan moral dan pembelaan terhadap mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, HM Jusuf Kalla (JK).
Hanifuddin juga menilai tuduhan penistaan agama yang diarahkan kepada JK tidak berdasar dan mengabaikan rekam jejaknya sebagai tokoh perdamaian bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Haniffudin dalam pertemuan silaturahmi antara Jusuf Kalla dan sejumlah organisasi kepemudaan yang berlangsung di kediaman pribadi Jusuf Kalla pada Sabtu, 29 Syawal 1447 (18/4/2026).
Pertemuan tersebut diselenggarakan sebagai ruang dialog setelah muncul tuduhan penistaan agama yang dilayangkan oleh Pengurus Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (PP GAMKI).
Dalam forum tersebut, Jusuf Kalla memberikan penjelasan langsung kepada para perwakilan organisasi kepemudaan terkait pernyataan yang sebelumnya memicu polemik di ruang publik.
Haniffudin Chaniago yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Pemuda Hidayatullah menilai klarifikasi yang disampaikan Jusuf Kalla memberikan gambaran yang utuh mengenai konteks pernyataannya.
“Kami hadir hari ini untuk memberikan dukungan penuh kepada Bapak Jusuf Kalla. Setelah mendengar penjelasan beliau secara komprehensif, kami berpandangan bahwa tuduhan penistaan agama ini adalah tidak benar dan salah kaprah,” ujarnya dalam keterangannya kepada media ini.
Ia juga menyatakan bahwa narasi yang berkembang mengenai tuduhan tersebut tidak sejalan dengan rekam jejak Jusuf Kalla dalam berbagai upaya rekonsiliasi konflik di Indonesia. Menurutnya, peran Jusuf Kalla dalam proses perdamaian di sejumlah wilayah merupakan bagian dari sejarah penyelesaian konflik nasional.
“Kami sangat menyayangkan adanya pihak yang mencoba memelintir narasi sejarah perdamaian yang beliau bangun,” tambahnya.
Haniffudin juga menyebut bahwa Jusuf Kalla dikenal luas dalam berbagai proses rekonsiliasi konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam pandangannya, pernyataan yang disampaikan Jusuf Kalla seharusnya ditempatkan dalam konteks pembelajaran sejarah serta upaya menjaga harmoni sosial.
“Pernyataan beliau seharusnya diletakkan dalam konteks edukasi sejarah dan semangat menjaga harmoni, bukan dipolitisasi sebagai penistaan,” kata Haniffudin.
Polemik yang muncul bermula dari pernyataan Jusuf Kalla dalam forum akademik di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026 bertajuk “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar” dan menyajikan studi kasus mengenai konflik yang pernah terjadi di Maluku dan Poso.
