Perbedaan Solusi untuk Tragedi Bosnia dan Gaza

“Bosnia, maafkan aku.”“Kami datang terlambat.”“Dunia bersih tangan.” (Puisi Taufik Ismail) Sekitar tahun 1993, setelah tentara Serbia menyerbu Bosnia dan membantai ribuan Muslim Bosnia, di Institut Pertanian Bogor (IPB) diadakan acara tentang Tragedi Bosnia. Saat itu aku mengikutinya. Aku begitu terharu mendengar puisi Taufik Ismail tentang Bosnia dibacakan. Tragedi Bosnia mengguncangkan akal sehat. Bosnia, yang penduduknya mayoritas Muslim, tidak bersalah apa-apa tiba-tiba diserbu tentara Serbia (April 1992). Tragedi itu dianggap sejarah paling kelam di Eropa setelah Perang Dunia kedua. Jumlah Muslim Bosnia yang dibunuh pasukan Serbia lebih dari 128 ribu jiwa dan dua juta orang mengungsi dari rumahnya. Pasukan Serbia saat itu melakukan pengusiran sistematis terhadap warga Muslim Bosnia. Kota-kota seperti: Prijedor, Foča, Zvornik dan Višegrad menjadi lokasi pembantaian massal, pemerkosaan sistematis, dan kamp tahanan. Ribuan bangunan dan masjid dihancurkan dan kamp konsentrasi seperti Omarska dan Trnopolje terungkap ke media internasional. Puncak kekejaman terjadi di Srebrenica pada Juli 1995. Saat itu Panglima Tentara Serbia Ratko Mladić mengumpulkan sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dan dibunuh semua. Ia juga memerintah pemboman kepada pasar, rumah sakit, sekolah dan masjid-masjid. Kalimat yang terkenal diucapkan Mladić di Srebrenica: “Saatnya membalas dendam terhadap orang Turki.” Turki adalah sebutan rasis untuk Muslim Bosnia. Selain Ratko Mladic, ada juga atasannya yaitu Slobodan Milošević, Ia adalah Presiden Serbia (1989-1997) yang merupakan arsitek politik dan negara dibalik pembantaian (genosida) di Bosnia. Ia menjalankan proyek “Greater Serbia” dengan cara pembersihan etnis Muslim Bosnia. Selain itu ada juga toko-tokoh Serbia yang berperan aktif dalam pembersihan etnis Muslim Bosnia ini. Seperti: Radovan Karadžić, Radislav Krstić, Momčilo Krajišnik dan Biljana Plavšić. Dari tahun 1992-1995 dunia saat itu hanya menjadi penonton pembantaian Muslim Bosnia. PBB, Amerika dan NATO -lembaga yang mengatur keamanan dunia- hanya berdiam diri saat itu, seolah-olah membiarkan pembantaian dan penderitaan itu terjadi. Bahkan PBB dikecam saat itu karena mengembargo senjata yang mau masuk ke wilayah Bosnia. Dunia Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam marah dan protes keras. Demonstrasi besar-besaran terjadi di negeri-negeri Islam. Tragedi Bosnia yang lebih dari tiga tahun itu terus didiamkan negara-negara Barat, hingga akhirnya meledak dengan adanya pembantaian di Srebrenica (Juli 1995). Yaitu ketika 8000 Muslim Bosnia dibantai di wilayah zona aman PBB. Pembantaian itu disaksikan oleh Pasukan Belanda dan PBB. Kemarahan yang memuncak dari dunia Islam dan ‘media Barat’ menjadikan NATO kemudian bergerak. Pada 30 Agustus–20 September 1995, NATO meluncurkan operasi militer besar yang dinamakan Operation Deliberate Force. Serangan udara besar itu menargetkan 338 sasaran militer dan logistik pasukan Serbia di Bosnia. Lebih dari 50 pasukan Serbia tewas dan 98 orang luka-luka. Serbia akhirnya menyerah dan tunduk kepada NATO. Richard Holbrooke, utusan khusus Amerika Serikat untuk Balkan mencanangkan Perjanjian Dayton untuk mengakhiri perang di Bosnia itu. Ia mengundang Presiden Bosnia Alija Izetbegović, Presiden Kroasia Franjo Tudman dan Presiden Serbia Slobodan Milosevic. Perundingan dilakukan di pangkalan militer tertutup di Wright-Patterson Air Force Base, Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Perundingan dimulai pada 1 November 1995 dan mencapai kesepakatan pada 21 November 1995. Pada 14 Desember 1995, perjanjian damai ini ditandatangani secara resmi di Paris, Prancis. Apa Isi Utama Perjanjian Dayton? Pertama, perang dihentikan, gencatan senjata menyeluruh dan semua operasi militer dihentikan. Kedua, Bosnia Tetap Satu Negara tapi dibagi menjadi dua entitas: 1. Federasi Bosnia-Herzegovina (Bosniak & Kroasia) – 51% 2. Republika Srpska (Serbia Bosnia) – 49%. Ketiga, dibentuk pemerintahan bersama. Presiden tiga orang (Bosniak, Serbia, Kroasia), bergilir sebagai ketua. Keempat, pasukan internasional masuk untuk menjaga perdamaian, pasukan ini dipimpin NATO, dengan tujuan untuk menjaga gencatan senjata dan memisahkan pasukan yang bertikai. Saat itu 60ribu pasukan masuk ke Bosnia untuk menjaga perdamaian. Kelima, hak pengungsi untuk kembali ke Bosnia, perlindungan hak asasi manusia dan kerjasama dengan Pengadilan Kejahatan Perang, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Ini adalah Pengadilan pidana internasional ad hoc di bawah PBB. ICTY sebenarnya mengadili 161 orang dalam genosida di Bosnia ini. Diantaranya, keputusan hukuman yang penting adalah vonis untuk para pimpinan Serbia, antara lain: Radovan Karadžić, Presiden Republika Srpska (Bosnia Serbia), vonis penjara seumur hidup (2019) Ratko Mladić, Panglima Militer Serbia Bosnia, vonis penjara seumur hidup (2021) Slobodan Milošević, Presiden Serbia/Yugoslavia, meninggal di sel tahanan ICTY (2006) sebelum vonis Momčilo Krajišnik, Ketua Parlemen Serbia Bosnia, vonis 27 tahun penjara kemudian dikurangi dan akhirnya bebas bersyarat Biljana Plavšić, Wakil Presiden Republika Srpska, vonis 11 tahun penjara Zdravko Tolimir, Intelijen militer Serbia Bosnia, vonis penjara seumur hidup (meninggal di penjara) Milan Martic, Pemimpin Serbia Kroasia, vonis 35 tahun penjara Goran Jelisic, Komandan kamp penahanan Srebrenica, vonis 40 tahun penjara Board of Peace Presiden Donald Trump mengumumkan Board of Peace (BoP) pada September 2025. Organisasi ini lahir di tengah serangan Israel yang terus meningkat di Gaza. Dewan Perdamaaian ini ingin menciptakan lembaga internasional yang mampu mengelola konflik dan memastikan perdamaian berkelanjutan. Dalam penjelasannya di Davos, Januari lalu, Trump ingin lembaga ini bukan hanya mengawasi gencatan senjata, tetapi juga memimpin proses rekonstruksi, administrasi sipil, dan koordinasi internasional. Piagam resmi BoP ditandatangani pada 22 Januari 2026 di World Economic Forum Davos. Dewan Perdamaian (BoP) mengambil inspirasi dari Perjanjian Dayton (1995) yang berhasil menghentikan tragedi perang di Bosnia. Dewan Perdamaian ini lahir sebenarnya dari Resolusi PBB 2803 pada 17 November 2025. Resolusi 2803 ini mengakui dan menyetujui pembentukan Board of Peace sebagai badan transisi untuk membantu implementasi rencana perdamaian di Gaza, termasuk pemberian mandat terbatas bagi BoP dan pasukan stabilisasi untuk menjalankan perannya sampai akhir 2027. Resolusi PBB sendiri tidak mencantumkan pasal mana pun yang memberikan kekuasaan absolut atau dominasi penuh kepada satu individu (seperti Trump) atas BoP. Disinilah kemudian Trump berinisiasi sendiri, untuk menjalakan BoP ini tanpa ‘persetujuan negara-negara lain’, khususnya negara-negara Eropa yang selama ini menjadi kawan dekatnya. Trump dengan timnya menyusun sendiri struktur organisasi itu dan program-program yang akan dijalankan. Sehingga ketika Trump mengumumkan dan meresmikan Dewan Perdamaian ini di Davos, banyak negara Eropa yang menolaknya. Dalam konteks Gaza, BoP berfokus pada stabilisasi wilayah sebelum membahas rekonstruksi lebih luas. Kedua, BoP akan mengelola rekonstruksi infrastruktur sipil, termasuk rumah, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, bekerja sama dengan donor internasional. Ketiga, BoP bertindak sebagai koordinator diplomatik antara negara anggota, organisasi internasional, dan pihak lokal, memastikan bantuan dan kebijakan stabilisasi terintegrasi dan efisien. Baca: Agenda 'Imperialis': Apa Rencana Pengembangan Gaza ala Trump yang Diumumkan di Davos? Yang menolak itu antara lain: Prancis, Norwegia, Swedia, Slovenia, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, Selandia Baru dan Kanada. Sementara yang setuju dengan dan menandatangani BoP adalah: Turkiye, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Argentina, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kosovo, Vietnam, Albania, Bulgaria, Paraguay, Uzbekistan dan Mongolia. Yang menarik Israel. PM Israel Netanyahu tadinya menolak keberadaan BOP ini, tapi kemudian ia berubah sikap menyatakan setuju untuk bergabung. Beberapa negara seperti China, India, Brasil, Irlandia, Australia, Jepang, Belanda, Austria, Thailand, Korea Selatan dan Singapura menyatakan menerima undangan tapi belum memutuskan untuk bergabung. Negara tetangga dekat Indonesia, Malaysia, juga belum memutuskan. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa Malaysia sulit memberikan dukungan awal untuk rencana pendirian Board of Peace yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump tanpa adanya jaminan yang kuat bagi rakyat Palestina, terutama soal penghentian serangan Israel dan pemulihan bantuan kemanusiaan di Gaza. Anwar mengatakan Malaysia mengikuti perkembangan BoP, namun belum bisa menyatakan dukungan kecuali aspek aspek penting terkait keadilan Palestina dipastikan jelas. PM Selandia Baru Christoper Luxon menyatakan, “Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Board of Peace dalam bentuknya saat ini.” PM Swedia Ulf Kristersson mengatakan, ”Sesuai dengan teksnya saat ini, Swedia tidak akan menandatanganinya.” Pemerintah Prancis dalam konferensi persnya menyatakan, ”Prancis tidak berniat, pada tahap ini, memberikan jawaban yang menguntungkan terhadap undangan AS untuk bergabung dengan Board of Peace. Piagamnya melampaui kerangka Gaza saja dan menimbulkan pertanyaan besar, terutama mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa Bangsa, yang dalam keadaan apapun tidak boleh dipertanyakan.” Friedrich Merz, Kanselir Jerman mengatakan, ”Dalam bentuk sebagaimana dewan perdamaian disusun saat ini, kami tidak dapat menerima struktur pemerintahannya di Jerman karena alasan konstitusional. Namun, kami tentu bersedia mengeksplorasi bentuk lain -format baru- kerja sama dengan Amerika Serikat jika tujuannya adalah menemukan format yang mendekatkan kita pada perdamaian di berbagai wilayah dunia.” Yvette Cooper, Menteri Luar Negeri Inggris menyatakan, ”Kami tidak akan menjadi salah satu penandatangan hari ini, karena ini adalah tentang sebuah perjanjian hukum yang menimbulkan isu yang jauh lebih luas, dan kami juga memiliki kekhawatiran tentang Presiden Putin menjadi bagian dari sesuatu yang berbicara tentang perdamaian.” Selain itu, banyak juga ahli-ahli politik yang mengritik keras Dewan Perdamaian Trump ini. Prof Jeffrey D. Sachs dari Universitas Columbia menyatakan, “Yang disebut ‘Board of Peace’ yang dibuat oleh Presiden Donald Trump secara mendalam merendahkan upaya perdamaian dan negara mana pun yang memberi legitimasi padanya. Ini adalah kuda Troya untuk membongkar Perserikatan Bangsa Bangsa. Ini harus ditolak secara tegas oleh setiap negara yang diundang untuk bergabung.” Oleksandr Merezhko, Ketua Komite Urusan Luar Negeri Ukraina mengatakan, ”Dewan ini adalah penipuan ‘bayar untuk bermain’ yang pada dasarnya hanyalah kendaraan lain bagi ego Donald Trump.” Dan Hamilton, Pakar Hubungan Internasional dari Brookings Institution (AS) mengatakan, “Negara negara seperti Hongaria atau Argentina kecil kemungkinannya memberi dampak besar pada Gaza, jadi dewan itu hanyalah kedok bagi Trump untuk memaksakan solusi pilihannya terhadap konflik yang sedang berlangsung.” Chimène Keitner, Akademisi Hukum Internasional, UC Davis (AS) menyatakan, “Negara negara lain seharusnya menolak memberi legitimasi pada upaya ini, apalagi dana…Trump berupaya menciptakan realitas di mana tidak ada yang bisa berkata tidak kepadanya. Ini taktik klasik mafia membuat tawaran yang tidak bisa ditolak orang.” Yang mendasar Dewan Perdamaian ini tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menghentikan agresi Israel dan tidak bisa memberikan hukuman kepada petinggi-petinggi Israel yang melakukan genosida. Jadi lembaga ini sebenarnya macan ompong. Ia hanya bisa berjalan kalau Israel menghentikan aksi serangannya terhadap Gaza. Sampai saat ini Trump (BOP) tidak berusaha menghentikan serangan Israel ke Gaza. Padahal Presiden Trump ‘bila mau‘, hari ini juga bisa langsung memerintahkan Netanyahu untuk menghentikan aksi perangnya. Trump ‘membiarkan‘ agresi brutal ke Israel ini lebih sejak akhir 2023 hingga kini. Korban rakyat Gaza di Januari 2026 saja sekitar 100 orang. Aksi brutal genosida Israel yang dimulai sejak 8 Oktober 2023 ke Gaza telah menewaskan sedikitnya 71 ribu orang dan 190 ribu bangunan hancur. Walhasil, itulah perbedaan solusi perdamaian untuk Bosnia dan Gaza. Bila di Bosnia, perdamaian didukung Amerika, NATO dan PBB. Di Gaza, Inisiatif perdamaian ‘hanya didukung‘ Amerika dan negara-negara menengah/kecil. Solusi perdamaian di Bosnia menyertakan hukuman untuk pimpinan Serbia yang melakukan aksi genosida, solusi di Gaza (BOP) melindungi para petinggi Israel yang berbuat kejahatan di Gaza. Solusi di Gaza hanya membuat ‘program rekonstruksi pembangunan Gaza kembali‘. Akhirnya, ahli politik Prof Richard Falk dari Princeton University, menyatakan, “International law is applied against the weak, not against the powerful.” (Hukum internasional diterapkan terhadap yang lemah, bukan terhadap yang berkuasa). “He has an alcoholic’s personality”, kata Susie Wiles, Kepala Staf Gedung Putih di pemerintahan Trump. Wallahu azizun hakim. [] Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.

SHARE:

Artikel Terkait

Tak Ada Jeda Saat Iduladha, Israel Terus Tewaskan Puluhan Orang di Gaza

Jumlah Syuhada di Gaza Meningkat jadi 72.942 Orang

Khatib Masjid Al-Aqsha Peringatkan RUU Israel untuk Melarang Azan

Perang Terminologi: Cara Media Barat Membingkai Palestina

Netanyahu Tergilas Poros Washington

Kebijakan Baru Netanyahu: Akan Kuasai 70% Wilayah Gaza