Perbedaan Solusi untuk Tragedi Bosnia dan Gaza
Kedua, Bosnia Tetap Satu Negara tapi dibagi menjadi dua entitas: 1. Federasi Bosnia-Herzegovina (Bosniak & Kroasia) – 51% 2. Republika Srpska (Serbia Bosnia) – 49%.
Ketiga, dibentuk pemerintahan bersama. Presiden tiga orang (Bosniak, Serbia, Kroasia), bergilir sebagai ketua.
Keempat, pasukan internasional masuk untuk menjaga perdamaian, pasukan ini dipimpin NATO, dengan tujuan untuk menjaga gencatan senjata dan memisahkan pasukan yang bertikai. Saat itu 60ribu pasukan masuk ke Bosnia untuk menjaga perdamaian.
Kelima, hak pengungsi untuk kembali ke Bosnia, perlindungan hak asasi manusia dan kerjasama dengan Pengadilan Kejahatan Perang, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Ini adalah Pengadilan pidana internasional ad hoc di bawah PBB.
ICTY sebenarnya mengadili 161 orang dalam genosida di Bosnia ini. Diantaranya, keputusan hukuman yang penting adalah vonis untuk para pimpinan Serbia, antara lain:
- Radovan Karadžić, Presiden Republika Srpska (Bosnia Serbia), vonis penjara seumur hidup (2019)
- Ratko Mladić, Panglima Militer Serbia Bosnia, vonis penjara seumur hidup (2021)
- Slobodan Milošević, Presiden Serbia/Yugoslavia, meninggal di sel tahanan ICTY (2006) sebelum vonis
- Momčilo Krajišnik, Ketua Parlemen Serbia Bosnia, vonis 27 tahun penjara kemudian dikurangi dan akhirnya bebas bersyarat
- Biljana Plavšić, Wakil Presiden Republika Srpska, vonis 11 tahun penjara
- Zdravko Tolimir, Intelijen militer Serbia Bosnia, vonis penjara seumur hidup (meninggal di penjara)
- Milan Martic, Pemimpin Serbia Kroasia, vonis 35 tahun penjara
- Goran Jelisic, Komandan kamp penahanan Srebrenica, vonis 40 tahun penjara
Board of Peace
Presiden Donald Trump mengumumkan Board of Peace (BoP) pada September 2025. Organisasi ini lahir di tengah serangan Israel yang terus meningkat di Gaza. Dewan Perdamaaian ini ingin menciptakan lembaga internasional yang mampu mengelola konflik dan memastikan perdamaian berkelanjutan.
Dalam penjelasannya di Davos, Januari lalu, Trump ingin lembaga ini bukan hanya mengawasi gencatan senjata, tetapi juga memimpin proses rekonstruksi, administrasi sipil, dan koordinasi internasional. Piagam resmi BoP ditandatangani pada 22 Januari 2026 di World Economic Forum Davos.
Dewan Perdamaian (BoP) mengambil inspirasi dari Perjanjian Dayton (1995) yang berhasil menghentikan tragedi perang di Bosnia. Dewan Perdamaian ini lahir sebenarnya dari Resolusi PBB 2803 pada 17 November 2025. Resolusi 2803 ini mengakui dan menyetujui pembentukan Board of Peace sebagai badan transisi untuk membantu implementasi rencana perdamaian di Gaza, termasuk pemberian mandat terbatas bagi BoP dan pasukan stabilisasi untuk menjalankan perannya sampai akhir 2027.
Resolusi PBB sendiri tidak mencantumkan pasal mana pun yang memberikan kekuasaan absolut atau dominasi penuh kepada satu individu (seperti Trump) atas BoP. Disinilah kemudian Trump berinisiasi sendiri, untuk menjalakan BoP ini tanpa ‘persetujuan negara-negara lain’, khususnya negara-negara Eropa yang selama ini menjadi kawan dekatnya. Trump dengan timnya menyusun sendiri struktur organisasi itu dan program-program yang akan dijalankan. Sehingga ketika Trump mengumumkan dan meresmikan Dewan Perdamaian ini di Davos, banyak negara Eropa yang menolaknya.
Dalam konteks Gaza, BoP berfokus pada stabilisasi wilayah sebelum membahas rekonstruksi lebih luas. Kedua, BoP akan mengelola rekonstruksi infrastruktur sipil, termasuk rumah, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, bekerja sama dengan donor internasional. Ketiga, BoP bertindak sebagai koordinator diplomatik antara negara anggota, organisasi internasional, dan pihak lokal, memastikan bantuan dan kebijakan stabilisasi terintegrasi dan efisien.
Baca: Agenda ‘Imperialis’: Apa Rencana Pengembangan Gaza ala Trump yang Diumumkan di Davos?
Yang menolak itu antara lain: Prancis, Norwegia, Swedia, Slovenia, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, Selandia Baru dan Kanada. Sementara yang setuju dengan dan menandatangani BoP adalah: Turkiye, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Argentina, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kosovo, Vietnam, Albania, Bulgaria, Paraguay, Uzbekistan dan Mongolia. Yang menarik Israel. PM Israel Netanyahu tadinya menolak keberadaan BOP ini, tapi kemudian ia berubah sikap menyatakan setuju untuk bergabung.
