Perbedaan Solusi untuk Tragedi Bosnia dan Gaza
Beberapa negara seperti China, India, Brasil, Irlandia, Australia, Jepang, Belanda, Austria, Thailand, Korea Selatan dan Singapura menyatakan menerima undangan tapi belum memutuskan untuk bergabung.
Negara tetangga dekat Indonesia, Malaysia, juga belum memutuskan. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa Malaysia sulit memberikan dukungan awal untuk rencana pendirian Board of Peace yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump tanpa adanya jaminan yang kuat bagi rakyat Palestina, terutama soal penghentian serangan Israel dan pemulihan bantuan kemanusiaan di Gaza. Anwar mengatakan Malaysia mengikuti perkembangan BoP, namun belum bisa menyatakan dukungan kecuali aspek aspek penting terkait keadilan Palestina dipastikan jelas.
PM Selandia Baru Christoper Luxon menyatakan, “Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Board of Peace dalam bentuknya saat ini.” PM Swedia Ulf Kristersson mengatakan, ”Sesuai dengan teksnya saat ini, Swedia tidak akan menandatanganinya.”
Pemerintah Prancis dalam konferensi persnya menyatakan, ”Prancis tidak berniat, pada tahap ini, memberikan jawaban yang menguntungkan terhadap undangan AS untuk bergabung dengan Board of Peace. Piagamnya melampaui kerangka Gaza saja dan menimbulkan pertanyaan besar, terutama mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa Bangsa, yang dalam keadaan apapun tidak boleh dipertanyakan.”
Friedrich Merz, Kanselir Jerman mengatakan, ”Dalam bentuk sebagaimana dewan perdamaian disusun saat ini, kami tidak dapat menerima struktur pemerintahannya di Jerman karena alasan konstitusional. Namun, kami tentu bersedia mengeksplorasi bentuk lain -format baru- kerja sama dengan Amerika Serikat jika tujuannya adalah menemukan format yang mendekatkan kita pada perdamaian di berbagai wilayah dunia.”
Yvette Cooper, Menteri Luar Negeri Inggris menyatakan, ”Kami tidak akan menjadi salah satu penandatangan hari ini, karena ini adalah tentang sebuah perjanjian hukum yang menimbulkan isu yang jauh lebih luas, dan kami juga memiliki kekhawatiran tentang Presiden Putin menjadi bagian dari sesuatu yang berbicara tentang perdamaian.”
Selain itu, banyak juga ahli-ahli politik yang mengritik keras Dewan Perdamaian Trump ini. Prof Jeffrey D. Sachs dari Universitas Columbia menyatakan, “Yang disebut ‘Board of Peace’ yang dibuat oleh Presiden Donald Trump secara mendalam merendahkan upaya perdamaian dan negara mana pun yang memberi legitimasi padanya. Ini adalah kuda Troya untuk membongkar Perserikatan Bangsa Bangsa. Ini harus ditolak secara tegas oleh setiap negara yang diundang untuk bergabung.”
Oleksandr Merezhko, Ketua Komite Urusan Luar Negeri Ukraina mengatakan, ”Dewan ini adalah penipuan ‘bayar untuk bermain’ yang pada dasarnya hanyalah kendaraan lain bagi ego Donald Trump.”
Dan Hamilton, Pakar Hubungan Internasional dari Brookings Institution (AS) mengatakan, “Negara negara seperti Hongaria atau Argentina kecil kemungkinannya memberi dampak besar pada Gaza, jadi dewan itu hanyalah kedok bagi Trump untuk memaksakan solusi pilihannya terhadap konflik yang sedang berlangsung.”
Chimène Keitner, Akademisi Hukum Internasional, UC Davis (AS) menyatakan, “Negara negara lain seharusnya menolak memberi legitimasi pada upaya ini, apalagi dana…Trump berupaya menciptakan realitas di mana tidak ada yang bisa berkata tidak kepadanya. Ini taktik klasik mafia membuat tawaran yang tidak bisa ditolak orang.”
Yang mendasar Dewan Perdamaian ini tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menghentikan agresi Israel dan tidak bisa memberikan hukuman kepada petinggi-petinggi Israel yang melakukan genosida. Jadi lembaga ini sebenarnya macan ompong. Ia hanya bisa berjalan kalau Israel menghentikan aksi serangannya terhadap Gaza.
Sampai saat ini Trump (BOP) tidak berusaha menghentikan serangan Israel ke Gaza. Padahal Presiden Trump ‘bila mau‘, hari ini juga bisa langsung memerintahkan Netanyahu untuk menghentikan aksi perangnya. Trump ‘membiarkan‘ agresi brutal ke Israel ini lebih sejak akhir 2023 hingga kini.
Korban rakyat Gaza di Januari 2026 saja sekitar 100 orang. Aksi brutal genosida Israel yang dimulai sejak 8 Oktober 2023 ke Gaza telah menewaskan sedikitnya 71 ribu orang dan 190 ribu bangunan hancur.
