Percaturan Oligarki di Tengah Pandemi
Saat berkata tentang demokrasi, disinilah permulaan karut marut urusan rakyat. Saat berbicara tentang oligarki, maka politik dan kekuasaan mengiringi. Ketika kita bersinggungan dengan kapitalisme, inilah sesungguhnya praktik politik oligarki.
Mengutip dari laman ilmugeografi.com, oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat, hal ini dapat dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan serta kekuatan militernya. Kata oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “oligarchia”, di mana kata oligoi yang berarti sedikit dan arkhein yang memiliki arti memerintah. Awal mula sistem pemerintahan oligarki pertama kali terjadi pada negara Yunani Kuno.
Di dalam beberapa teori, istilah oligarki dapat disimpulkan berupa kekuasaan sekelompok kecil, sedangkan oligarki (oligarch) diartikan sebagai sebuah pelaku yang menguasai serta mengendalikan suatu konsentrasi secara besar – besaran dalam hal sumber daya material yang nantinya bisa digunakan untuk mempertahankan ataupun dapat meningkatkan kekayaan pribadi serta posisi eksklusif sosial. Bisa dikatakan, oligarki merupakan ‘minoritas yang menguasai mayoritas’. Minoritas yang dimaksud adalah kaum kapital, pemodal, investor, atau pengusaha. Sedangkan mayoritas adalah rakyat kebanyakan yang meliputi kaum proletar, kaum menengah bawah, dan rakyat miskin.
Percaturan Oligarki Era Jokowi
Sejak pemerintahan Jokowi berkuasa kembali, praktik oligarki makin kentara. Tak perlu banyak kata. Tetiba kebijakan sah saja. Seperti polemik yang terjadi pada Belva dan Ruangguru-nya. Sentimen publik adanya ‘conflict of interest’ terhadap posisinya sebagai staf khusus Presiden sekaligus CEO Ruangguru menuai kecaman. Hal ini bermula ketika Ruangguru ditunjuk sebagai platform pengisi pelatihan online dalam program Kartu Pra Kerja. Tak mau berlarut-larut, Belva akhirnya mengundurkan diri dari Staf khusus Presiden melalui surat terbuka dan akun instagram pribadinya.
Meski ia sudah menjelaskan bahwa tidak ada kaitan antara dirinya dengan terlibatnya Ruangguru dalam program Kartu Pra Kerja, publik tetap meragukan integritasnya. Meski demikian, Ruangguru tetap diberi ruang untuk terlibat dalam program Kartu Pra Kerja. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan co-founder Ruangguru Iman Usman dalam akun twitternya. “Karena nggak ada peraturan yang dilanggar, kami dari @ruangguru merasa tidak ada keperluan untuk mundur dari Program Kartu Prakerja. Kalau masih ada pertanyaan, saya rasa sudah jadi koridor pemerintah menjawab. Terima kasih,” tulisnya seperti dikutip Rabu (22/4/2020).
Dalam politik demokrasi, apa yang diberi pasti mendapat balas budi. Yang menang, yang bayar. Pemodal dapat keuntungan, penguasa dapat kursi dan kedudukan. Itulah harga dalam demokrasi. No free lunch. Sudah menjadi adagium klasik yang turun temurun. Apa Belva tidak tahu? Polemik dan sentimen publik terhadapnya bermula dari situ. Sistemlah yang mengajari publik bagaimana mekanisme kerja politik demokrasi yang penuh intrik. Karena politiknya demikian, sistem oligarki di lingkaran kekuasaan pun tak terhindarkan. Check and balance dalam demokrasi tak berjalan sesuai teori. Tersebab oligarki yang mendominasi.
Di tengah pandemi, oligarki itu masih dipraktikkan secara telanjang. Diantaranya kebijakan tunjangan guru yang dipangkas hingga Rp3,3 triliun. Pemotongan tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun itu didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran Perpres itu terbaca bahwa ada tiga komponen tunjangan guru yang disunat, yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun. (radarbogor.id, 19/4/2020)
