PKS Hormati Kedaulatan China, Sekaligus Ingin Pastikan HAM atas Uighur Ditegakkan
Jakarta (SI Online) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mengaku menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah China. Namun PKS juga terus memastikan atas penghormatan dan penegakan HAM semua warga negara, termasuk khususnya warga Muslim Uighur di Xinjiang.
Menurut Fraksi PKS, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar.
“Kami percaya bangsa China menjunjung tinggi ajaran falsafah, kearifan dan kebijaksanaan Konfusian. Salah satu ajaran Konfusian adalah ‘REN’, yaitu sikap saling hormat terhadap sesama. Seharusnya ajaran ini tergambar dalam sikap mereka terhadap warga Uighur,” ungkap Sekretaris Fraksi PKS DPR Sukamta dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (18/12/2019).
Atas persoalan yang terjadi di Xinjiang, Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini juga mendorong Pemerintah RI agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan menempuh jalur diplomatik yang tersedia untuk memastikan pemenuhan dan penghormatan HAM tersebut.
“Indonesia sebagai negeri dengan jumlah muslim terbesar perlu lebih proaktif dalam memainkan peran untuk memperjuangkan keadilan di sana, sebagaimana amanat Konstitusi kita sesuai politik luar negeri kita yang Bebas-Aktif,” ungkap Sukamta.
Terkait tuduhan ormas-ormas Islam menerima dana dari Pemerintah China, khususnya Muhammadiyah dan NU dan Ormas ormas lain umumnya, Sukamta berpandangan ormas-ormas Islam tersebut dia ketahui memiliki pandangan yang sangat mendalam, konstruktif dan solutif dalam merespon berbagai isu di dunia Islam, dalam hal ini khususnya terkait persoalan Uighur.
“Sejalan dengan itu, integritas dan komitmen ormas Islam dalam ukhuwah Islamiyah dan wathoniyah sangat jelas dan tegas menentang segala bentuk kedzoliman dan pelanggaran HAM,” ungkap Anggota Komisi I DPR itu.
Sukamta juga berharap adanya pemberitaan yang adil terkait Uighur. Ia menyarankan agar Pemerintah RI menggunakan semua saluran yang ada untuk mendapatkan informasi tersebut dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM khususnya terhadap warga Muslim dan umumnya seluruh warga di Xinjiang.
“Kami juga perlu mendorong LKBN Antara untuk menggali dan mendapatkan berita terkait kaum Muslimin di Xinjiang secara obyektif, seimbang dan shahih,” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
red: shodiq ramadhan
