Sejumlah Tokoh Nasional Prihatinkan Pemilu yang Dipastikan Curang
“Kalau kepala daerah sudah di tangan Presiden, apa yang kalian bisa lakukan?” tanya Ikrar.
Ikrar juga menyampaikan pasca debat, Presiden Jokowi bicara dengan tiga menteri, membahas kampanye apa yang bisa memenangkan capres pilihannya. “Itu kejahatan demokrasi,” kata Ikrar.
Saat ini, kata Ikrar, kita tidak sekadar siaga, tetapi harus bergerak. “Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Ikrar mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak ikut-ikutan demokrasi kaum penjahat.
Jika nanti indeks demokrasi turun, maka reputasi Indonesia di mata internasional akan gagal. Dari sisi negara berkembang dan muslim yang apik akan sulit bertahan. Indonesia tidak dipandang sebagai negara demokrasi muslim.
Dari sisi negara maju, Indonesia tidak dipandang sebagai negara muslim terbesar yang demokratis.
Indeks demokrasi sejak 2015 semakin menurun. Salah satu cara untuk menahan indeks demokrasi supaya tidak turun pengadilan tidak menghukum Haris Azhar dan Fathia Mauludiyanti.
Ubedilah Badrun menanyakan semua carut marut politik Indonesia siapa yang paling bertanggungjawab? Jawabannya adalah Jokowi.
“Kalau faktor utamanya sudah jelas, maka Pemilu wajib tanpa Jokowi,” tegasnya.
Ketua BEM ITB, Bisma Ridho Pambudi menegaskan kondisi demokrasi hari ini sudah genting.
“Alasan apa lagi yang membuat kita diam? Kelompok muda sebetulnya sudah siap untuk bergerak dan memotong kekuasaan Jokowi.
