Soal Uighur, Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Lebih Proaktif
Jakarta (SI Online) – Pemerintah RI dinilai kurang proaktif terkait ketidakadilan hak asasi manusia (HAM) yang menimpa warga Muslim Uighur di Xinjiang, China.
Karena itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, meminta pemerintah RI agar menunjukkan sikap lebih pro aktif dalam merespon kegelisahan rakyat Indonesia.
“Pemerintah boleh saja mengambil kebijakan bukan model megaphone diplomacy, tetapi tolong sikap dan perjuangan Pemerintah RI atas kasus Uyghur ini dikomunikasikan dan ditunjukkan kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada Pemerintah,” ungkap Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam (26/12/2019).
Wakil Ketua Fraksi PKS itu menekankan, sikap tidak teriak-teriak di publik itu mungkin pilihan, tetapi tetap harus mengambil langkah konkret.
Tidak kalah penting, secara politik langkah tersebut harus dikomunikasikan kepada rakyat.
“Pemerintah RI jangan terkesan karena ewuh pakewuh dengan China kemudian juga diam-diam saja dengan dalih tidak mau intervensi urusan dalam negeri China,” kata Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri itu.
Menurut Sukamta, saat ini rakyat Indonesia ingin mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi di Xinjiang. Rakyat Indonesia perlu informasi yang jelas soal apa yang menimpa Muslim Uighur di sana.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, di satu sisi Amerika Serikat sangat vokal menyampaikan informasi-informasi pelanggaran HAM, dan di sisi lain Pemerintah China sangat defensif menolaknya. Di tengah kesimpangsiuran ini, satu-satunya sumber informasi yang kita harapkan bisa dipercaya oleh rakyat Indonesia adalah pemerintah RI sendiri,” kata dia.
Menurut Sukamta, hal itu dapat tercapai jika pemerintah mau berkomunikasi dengan rakyat tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang sedang mereka lakukan untuk membela hak asasi manusia Uighur.
red: shodiq ramadhan
