Solusi Dua Negara: Antara Retorika Usang dan Realitas Penindasan Palestina

Dan mari kita jujur soal politik, banyak elite Israel terang-terangan menolak solusi dua negara. Mereka menegaskan bahwa Yerusalem tidak bisa dibagi. Lalu apa yang tersisa bagi Palestina?

Serpihan tanah, tanpa ibu kota, tanpa kendali penuh, tanpa hak pengungsi. Apa gunanya berdiri di forum internasional menyebut dua negara sebagai solusi, jika bahkan pihak yang paling diuntungkan tidak pernah berniat serius menerimanya? Dan kita yang malah dengan bangganya menyuarakan di forum besar.

Inilah kelemahan fatal dari pernyataan Presiden Prabowo. Menyebut “two-state solution” sebagai jalan keluar sama saja dengan mengafirmasi status quo bahwa Israel terus menindas, Palestina terus dipinggirkan, sementara dunia berpura-pura menunggu solusi yang tidak pernah datang. Alih-alih berpihak pada keadilan, pernyataan ini justru ikut melanggengkan mitos yang sudah lama menjadi tameng diplomatik bagi Israel dan menyakitkan hati para rakyat dan pejuang Palestina.

Jika Indonesia sungguh ingin berpihak pada Palestina, maka sudah saatnya berani berkata, dua negara bukan lagi solusi, melainkan ilusi. Yang dibutuhkan bukan sekadar mengulang retorika usang, tapi mendobrak dengan paradigma baru, apakah itu satu negara dengan kesetaraan penuh, konfederasi, atau bentuk lain yang benar-benar menjamin hak hidup, tanah, dan martabat rakyat Palestina.

Tanpa keberanian itu, kita hanya akan menjadi bagian dari koor dunia yang terus bernyanyi tentang perdamaian, sementara di Gaza dan Tepi Barat darah masih terus menetes.[]

Shalman Al Farisy, Kepala Bidang Kajian Global Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI.