Sukamta: BOP Jadi Jalur Diplomasi Alternatif RI untuk Gaza

Jakarta (SI Online) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) berpotensi menjadi ruang manuver diplomasi baru di tengah kebuntuan panjang penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina. "Board of Peace lebih tepat dipahami sebagai platform koordinasi politik global untuk membuka ruang dialog, termasuk soal Gaza. Keikutsertaan negara tidak otomatis mengikat pada operasi militer, sanksi, atau langkah koersif lain, sehingga tetap sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif," kata Sukamta dalam diskusi bertajuk "Indonesia Join Board of Peace: Untung atau Buntung?" yang digelar di Antara Heritage Center di Pasar Baru, Jakarta, Selasa (27/01/2026) seperti dilansir ANTARA. Politisi PKS itu menggambarkan kondisi Jalur Gaza saat ini berada dalam situasi gelap dan penuh ketidakpastian, sehingga dunia internasional perlu membuka berbagai jalur ikhtiar diplomatik untuk mengurangi penderitaan warga sipil. Menurutnya, BoP memiliki karakter sebagai forum politik non-permanen yang bersifat cair dan berbasis soft power, bukan lembaga resmi maupun aliansi militer, serta tidak dimaksudkan menggantikan Dewan Keamanan PBB. Baca juga: Kritik BOP Trump, Ketum JATTI: Upaya Legitimasi Penguasaan Gaza Ia menilai BoP dapat menjadi jalur legal dan politik alternatif ketika mekanisme multilateral seperti Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan akibat veto dan polarisasi geopolitik. Selain itu, forum itu dinilainya membuka ruang tawar lebih besar bagi negara-negara Global South, termasuk negara-negara mayoritas Muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang selama ini kerap terpinggirkan dalam forum perdamaian dunia. Bagi Indonesia, katanya, keterlibatan di BoP dipandang sebagai kesempatan membawa narasi keadilan internasional dan kemanusiaan Gaza ke tingkat global, bukan sekadar menjadi pengamat. Ia menegaskan Indonesia memiliki fleksibilitas penuh dalam menentukan bentuk peran, mulai dari pra-diplomasi, fasilitator kemanusiaan, penguatan hukum internasional, hingga kontribusi penjaga perdamaian non-tempur. "Tidak ada kewajiban mengirim pasukan atau mengikuti agenda politik negara besar. Keterlibatan kita bisa fokus pada kemanusiaan dan perlindungan warga sipil," kata Anggota DPR asal Dapil DI Yogyakarta itu. Baca juga: Soal Board of Peace, Amien Rais Ingatkan Prabowo agar Berhati-hati terhadap Amerika Ia juga menilai momentum kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di panggung global membuka peluang bagi Indonesia untuk menguji peran strategisnya dalam isu internasional berskala besar seperti Gaza. Meski demikian, Sukamta menekankan BoP bukan solusi instan, melainkan tambahan ruang pengaruh di tengah stagnasi jalur multilateral yang ada. Terkait wacana rekonstruksi Gaza, Sukamta menyebut hingga kini BoP belum memiliki blueprint final. Kerangka yang berkembang masih mencakup rekonstruksi infrastruktur sipil, pemulihan tata kelola sementara, jaminan keamanan pascakonflik, akses kemanusiaan jangka panjang, serta pendanaan multilateral. "Selama term of engagement Indonesia jelas, independen, dan berorientasi pada kemanusiaan serta hukum internasional, keterlibatan dalam BoP justru dapat menjadi instrumen konstruktif untuk mengurangi penderitaan rakyat Gaza," kata dia.[] sumber: ANTARA

SHARE:

Artikel Terkait

Transformasi Haji 2026 Dipuji, Kemenhaj Fokus Benahi Kelemahan Krusial di Mina

Komisi III DPR Dukung MUI Soal Pembentukan Regulasi Tegas Anti LGBT

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Resmi Lepas 391 Jemaah Haji Kloter Pertama Banten

JATTI Tolak Keanggotaan Indonesia dalam BOP

KH Athian Ali: Langkah Prabowo Masuk BOP Otoriter dan Anti-Demokrasi

ABABIL Desak Prabowo Tinggalkan Board of Peace